Kebijakan Kontroversi di Era Prabowo

MAKASSAR, FAJAR - Batalnya dua kebijakan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan. Bisa mengurangi kepercayaan publik.
Kebijakan pertama yang dibatalkan Presiden Prabowo adalah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Kebijakan kedua yang baru-baru dibatalkan adalah larangan pengecer menjual elpiji tiga kilogram. Kebijakan itu terkesan "cek ombak". Jika berpolemik dibatalkan, namun bisa diteruskan jika tak ada reaksi.
Anda saat ini belum berlangganan artikel premium Harian Fajar.
Baca Selengkapnya dengan Berlangganan
Anda dapat membaca keseluruhan artikel ini dengan cara memilih salah satu paket langganan berikut:
Rp 50.000
/ Bulan
Langganan
Butuh bantuan? Silahkan
Hubungi Kami
.
Komentar Pembaca
Tulis Komentar