Fajar

  Breaking News

Koalisi OPD Minta KPU Lakukan Revisi SK yang Dinilai Mendiskriminasi Difabel

ILUSTRASI
Politik - 20 Januari 2018, 21:50:27

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Sejumlah perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) atau difabel di Indonesia bersepakat untuk mengajukan merevisi Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 231 tahun 2017. Menyusul munculnya penggunaan kata atau istilah 'disabilitas medis' yang dianggap berpotensi mendeskriminasi difabel dalam setiap event politik di Indonesia.

Istilah 'disabilitas medis' disebut pertama kali oleh komisioner KPU Sulawesi Selatan, Misna M Attas saat memberi keterangan kepada sejumlah jurnalis usai pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Selatan pada Sabtu 13 Januari 2018, di Private Care Centre (PCC) RSUP Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar.

April Kaisar, Manager Officer Pusat Pemilu Umum Akses (PPUA) Disabilitas mengatakan rapat yang digelar di Jakarta, pada Kamis 18 Januari 2018 yang dihadiri 10 perwakilan OPD sepakat mengajukan usulan revisi SK KPU nomor 231 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis standar kemampuan jasmani dan rohani serta standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dalam Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota.

April yang menjadi notulensi dalam pertemuan koalisi OPD itu mengatakan usulan revisi terhadap penerbitan SK KPU Nomor 231/2017 itu terdapat pada isi lampiran pada Bab III, III, dan V.

"Jadi, kita tidak merundingkan semuanya, hanya kata-kata tertentu, seperti disabilitas medik, standar kemampuan untuk menjalankan tugas sehari-hari, itu kan tidak boleh terjadi," kata April, dalam siaran pers Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK), Sabtu, 20 Januari 2018.

Difabel netra ini mengatakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menjadi lembaga penafsir sehat jasmani dan rohani tidak boleh mengintervensi kewenangan KPU dalam menentukan standar kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas.

"Intinya, IDI hanya memberikan pernyataan atau keterangan mengenai bidang yang dia pegang yakni kesehatan. mereka tidak boleh mengintervensi wewenang KPU. Dan ini masih sementara kami proses," jelasnya.

Karena itu, koalisi organisasasi penyandang disabilitas ini akan memberikan masukan kepada IDI, bahwa tidak menggunakan kata-kata disabilitas medik. Apa lagi dalam SK KPU Nomor 231/2017 itu, tegas April, terdapat kata-kata yang sangat tidak enak dicerna dan bisa dikatakan tidak manusiawi, mendiskreditkan para disabilitas.

"Jangan sekali-kali menganggap bahwa disabilitas itu sama dengan orang sakit, apalagi disitu ada beberapa kata yang sangat tidak enak dicerna, seperti disabilitas medis, disabilitas motorik, disabilitas sensorik. itu kan sangat tidak bijak. atau pantas untuk saya bilang tidak manusiawi, karena sangat sangat mendiskreditkan para kaum disabilitas," ungkapnya.

Meski demikian, kata dia, koalisi ini belum bisa mengeluarkan usulan revisi SK KPU Nomor 231/2017 secara rinci karena pihaknya memang belum ada persetujuan dan kesepakatan bersama dalam koalisi untuk tidak mempublikasikan, namun bukannya dirahasiakan. "Ini untuk menjaga hal-hal yang tak diinginkan, " ungkap April.

Menurutnya, usulan revisi hingga siang tadi (Sabtu, 20/1) masih terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan redaksi. Yang pastinya, kata April, pihak KPU akan menerima PPUA Disabilitas dan organisasi koalisi disabilitas pada Senin 22 Januari 2018 di Media Center KPU RI. "Itu hasil komunikasi kita melalui telepon saat rapat kamis lalu," ujarnya.

"Kita tunggu nanti, apakah KPU akan melakukan konferesni pers atau tidak, " lanjutnya.

Dia juga berharap revisi SK itu segara dilakukan mengingat tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 171 di provinsi, kabupaten/kota pada 27 Juni 2018. "Di hal yang lain pada awal Februari sudah dilakukan penyerahan dokumen kandidat, "

Dalam proses itu ternyata revisi belum selesai, kata dia, pihaknya meminta pada KPU tidak menggunakan standar intervensi yang diberikan oleh IDI. "Dalam hal ini yang disebut 'standar kemampuan menjalankan tugas', istilah 'disabilitas medis', supaya tidak dipakai. " kata dia.

Selain itu, koalisi ini akan mencari waktu yang tepat untuk bertemu langsung dengan pihak IDI memberikan masukan agar tidak sekali-kali intervensi kepada KPU. "Yang bisa berindikasi, diskriminasi terhadap para calon pemimpin daerah dari disabilitas, walaupun realitanya sangat tipis ada pemimpin dari disabilitas, tapi paling tidak hak kita bisa diakomodir oleh KPU. "

Sementara Ketua PerDIK Ishak Salim mengatakan negara ini tidak bisa mengandalkan IDI sebagai satu-satunya penentu dalam memutuskan kemampuan seorang warga negara. Atau pun Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) yang menentukan "waras" atau "gila"-nya seseorang. Menurutnya yang mau diukur kemampuan jasmani dan rohani. Ia menegaskan lagi yakni; kemampuan!

"Jadi jangan cuma ganti istilah tapi ubah juga tim penilainya. Masukkan institusi non-medik sebagai tim penyusun standar kemampuan dan juga tetap masukkan tim non-medik dalam penilaian kemampuan itu. Rezim medik mesti dikurangi perannya dalam hal ini supaya standar kemampuannya tidak diskriminatif," tegasnya.

Sebelumnya, komisioner KPU Misna Attas yang pertama kali mempopulerkan di media ini mengakui bila pengunaan kata disabilitas medis itu berasal dari bahasa dari IDI, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpsi sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan kesehatan para kandidat kepala daerah.

"Sebenarnya di sini penggunaan artian kata saja, kata disabilitas itu kan bahasa dari IDI, BNN, dan HIMSI. Saya tidak mau permasalahkan (kata disabilitas medis) itu lagi, di sini kita lihat mampu atau tidaknya seseorang memimpin, biarpun orang cacat kalau dia mampu kenapa tidak," kata Misna.

Menurutnya, harusnya ada lembaga negara yang bertugas untuk itu. Dicontohkan, seperti department of standard-nya Malaysia.

Hal sama berlaku pada Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) yang bisa menentukan orang itu "gila" atau "waras". Seharusnya untuk menentukan kriteria kemampuan warga negara itu dinilai oleh himpunan ahli dari berbagai bidang dan tidak diserahkan ke dan menjadi monopoli kaum medik. (rls)


SETIAP ORANG PUNYA CERITA.
Langganan Anda Membantu Jurnalisme Berkualitas

Author : Muhammad Nursam

Berita Lainnya

🔀Berita Terkini
 

Cara Agar Mudah Antre di BPJS Kesehatan Makassar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR- Meski antrean padat, minat masyarakat untuk mengurus keperluannya langsung di Kantor BPJS Kesehatan Makassar, Jl AP Pettarani,...
 

Pengurus Himal SMPP Smada-Smaga Bone Dikukuhkan

FAJARONLINE,CO.ID, MAKASSAR -– Pengurus Himpunan Alumni (Himal) Sekolah Menengah Pendidikan Pertanian (SMPP) atau Sekolah Menengah Atas Negeri...
 

Danny Resmikan Aparong Hunian di Tamalate

FAJARONLINE.CO.ID -- Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto meresmikan Apartemen Lorong (Aparong) Hunian di Kecamatan Tamalate. Lokasinya di Jl...
 

FH Unhas Kirim Wakil Pilmapres, Putri Pendidikan Sulbar Tersisih

MAKASSAR, FAJARONNLINE.CO.ID -- Tiga mahasiswa Fakultas Hukum Unhas dijagokan bisa bersaing dalam pemilihan mahasiswa berprestasi (pilmapres) 2019...
 

Putra Gubernur, Fathul Fauzi Diserbu Milenial di Jeneponto

FAJAR.CO.ID, JENEPONTO--Calon legislatif (Caleg) DPRD Sulsel dari Partai Solidaritas Indonesia, Fathul Fauzi Nurdin diserbu milineal saat berkampanye...
 

Ini Data dan Fakta Bayern Munchen versus Liverpool

FAJARONLINE.CO.ID, MUNICH—Dua raksasa Eropa; Bayern Munchen dan Liverpool akan bentrok dalam laga hidup mati pada leg kedua babak 16 besar Liga...
 

Konsultasi Teknis Pemasyarakatan, Petugas Harus Mampu Bekali Warga Binaan

Fajaronline.co.id, Makassar -- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel yang diwakili oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan,...
 

Preview Munchen vs Liverpool: Teror Raja Allianz

FAJARONLINE.CO.ID, MUNICH—Bayern Munchen siap menggempur Liverpool di leg kedua babak 16 besar Liga Champions, dinihari nanti. Komando di...
 

Preview Barcelona vs Lyon: Trauma Roma, Tuan Rumah Waspada

FAJARONLINE.CO.ID, BARCELONA—Barcelona tidak berani meremehkan Lyon di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Trauma akibat kekalahan...
 

Penilaian Sombere and Smart Lorong, Camat Motivasi Warga Kelurahan Paropo

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Penilaian Sombere and Smart Lorong (SSL) 2019 di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, dilaksanakan Rabu...
 

STMIK Handayani Menerima Kunjungan Studi banding dari Universitas Alsyariah Mandar

FAJAR.CO.ID - Pasca sarjana STMIK Handayani mendapat kunjungan studi banding dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Alsyariah Mandar (UNASMAN)...
 

Asah Bakat dan Minat Lewat UKM SB eSA

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR — Kembangkan minat dan bakat bidang seni, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Seni Budaya (SB) eSA, Universitas Islam...
 

Gara-gara Bungkusan 7 Kilogram, Dirnarkoba Polda Sulsel Semprot Kasat Narkoba Sidrap

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Kasat Narkoba Polres Sidrap, AKP Badollahi disemprot oleh Dirnarkoba Polda Sulsel, Kombes Pol Hermawan persoalan...
 

Tangkap Abu Hamzah, Jokowi Puji Kinerja Densus 88

FAJARONLINE.CO.ID--Presiden RI, Joko Widodo mengapresiasi kinerja Polri dalam mengungkap jaringan terduga teroris Abu Hamzah, di Sibolga, Sumatera...
 

Perbarindo Latih Puluhan Calon Komisaris BPR

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Sulsel, menghelat agenda pelatihan sertifikasi kompetensi...
 

Tim yang Masuk 16 Besar Bupati Gowa Cup 2019

GOWA, FAJARONLINE.CO.ID -- Tim yang dipastikan lolos ke babak 16 besar Bupati Gowa Cup 2019 sudah rampung. Meski masih ada pert beberapa partai yang...
 

Ini Pendapat Pengacara Soal Kasus Jung Joon Young

FAJARONLINE.CO.ID--Sejumlah pengacara ternama mulai berpendapat tentang hukuman yang bakal diterima Seungri Bigbang dan Jung Joon Young, yang...
 

Ditahan Pendemo, Nico Biringkanae Tandatangani Surat Penolakan Wisata Halal

FAJARONLINE.CO.ID, MAKALE -- Aksi penolakan wisata halal di Toraja, kembali digelar, Rabu, 13 Maret 2019. Gelombang aksi kali ini cukup besar dengan...
 

PWI Sulsel Apresiasi Lomba Foto JK

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR--Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Selatan, memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggara lomba...
 

Ban Motor Dikempeskan Karena Parkir Sembarangan, Mahasiswa UINAM: Parkiran Sempit

FAJARONLINE.CO.ID, GOWA -- Parkir sembarangan merupakan salah satu momok yang menjadi sorotan pejabat kampus. UIN Alauddin Makassar (UINAM)...
 

Sempat Pingsan, Siti Aisyah Disambut Luar Biasa

TKI Malaysia FAJARONLINE.CO.ID--Kedatangan Siti Aisyah di Sindangsari, Pabuaran, Kabupaten Serang, mendapat sambutan luar biasa warga. TKI yang...
 

Polemik Bupati Jadi Kadis, Kemendagri: Kebijakan Nico Bertentangan dengan Undang-undang

FAJARONLINE.CO.ID -- Kemendagri melalui Kapuspen Kemendagri, Bahtiar Baharuddin, meminta agar Gubernur Sulsel selaku wakil pemerintah pusat di daerah...
 

Mbak Tutut: Saya Akan Dampingi Transmigran Memajukan Bangsa Ini

FAJARONLINE.CO.ID, JAKARTA — Siti Hardijanti Rukmana, putri Presiden Soeharto, yang lebih populer dengan panggilan Mbak Tutut, mengajak...
 

Wakil TKN 01 Sarankan Grace Natalie Kedepankan Etika

FAJARONLINE.CO.ID--Pidato Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie berefek gaduh. Pasalnya, dia menuding partai-partai lain tidak...
 

Pimpin Rapat, Kadivmin: Setiap Personel Kemenkumham Sulsel Punya Kompetensi

FAJARONLINE.CO.ID -- Kepala Divisi Administrasi, Abdul Rahman L, memimpin rapat Bagian Program dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kantor Wilayah...

Load More