Fajar

  Breaking News

Koalisi OPD Minta KPU Lakukan Revisi SK yang Dinilai Mendiskriminasi Difabel

ILUSTRASI
Politik - 20 Januari 2018, 21:50:27

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Sejumlah perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) atau difabel di Indonesia bersepakat untuk mengajukan merevisi Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 231 tahun 2017. Menyusul munculnya penggunaan kata atau istilah 'disabilitas medis' yang dianggap berpotensi mendeskriminasi difabel dalam setiap event politik di Indonesia.

Istilah 'disabilitas medis' disebut pertama kali oleh komisioner KPU Sulawesi Selatan, Misna M Attas saat memberi keterangan kepada sejumlah jurnalis usai pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Selatan pada Sabtu 13 Januari 2018, di Private Care Centre (PCC) RSUP Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar.

April Kaisar, Manager Officer Pusat Pemilu Umum Akses (PPUA) Disabilitas mengatakan rapat yang digelar di Jakarta, pada Kamis 18 Januari 2018 yang dihadiri 10 perwakilan OPD sepakat mengajukan usulan revisi SK KPU nomor 231 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis standar kemampuan jasmani dan rohani serta standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dalam Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota.

April yang menjadi notulensi dalam pertemuan koalisi OPD itu mengatakan usulan revisi terhadap penerbitan SK KPU Nomor 231/2017 itu terdapat pada isi lampiran pada Bab III, III, dan V.

"Jadi, kita tidak merundingkan semuanya, hanya kata-kata tertentu, seperti disabilitas medik, standar kemampuan untuk menjalankan tugas sehari-hari, itu kan tidak boleh terjadi," kata April, dalam siaran pers Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK), Sabtu, 20 Januari 2018.

Difabel netra ini mengatakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menjadi lembaga penafsir sehat jasmani dan rohani tidak boleh mengintervensi kewenangan KPU dalam menentukan standar kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas.

"Intinya, IDI hanya memberikan pernyataan atau keterangan mengenai bidang yang dia pegang yakni kesehatan. mereka tidak boleh mengintervensi wewenang KPU. Dan ini masih sementara kami proses," jelasnya.

Karena itu, koalisi organisasasi penyandang disabilitas ini akan memberikan masukan kepada IDI, bahwa tidak menggunakan kata-kata disabilitas medik. Apa lagi dalam SK KPU Nomor 231/2017 itu, tegas April, terdapat kata-kata yang sangat tidak enak dicerna dan bisa dikatakan tidak manusiawi, mendiskreditkan para disabilitas.

"Jangan sekali-kali menganggap bahwa disabilitas itu sama dengan orang sakit, apalagi disitu ada beberapa kata yang sangat tidak enak dicerna, seperti disabilitas medis, disabilitas motorik, disabilitas sensorik. itu kan sangat tidak bijak. atau pantas untuk saya bilang tidak manusiawi, karena sangat sangat mendiskreditkan para kaum disabilitas," ungkapnya.

Meski demikian, kata dia, koalisi ini belum bisa mengeluarkan usulan revisi SK KPU Nomor 231/2017 secara rinci karena pihaknya memang belum ada persetujuan dan kesepakatan bersama dalam koalisi untuk tidak mempublikasikan, namun bukannya dirahasiakan. "Ini untuk menjaga hal-hal yang tak diinginkan, " ungkap April.

Menurutnya, usulan revisi hingga siang tadi (Sabtu, 20/1) masih terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan redaksi. Yang pastinya, kata April, pihak KPU akan menerima PPUA Disabilitas dan organisasi koalisi disabilitas pada Senin 22 Januari 2018 di Media Center KPU RI. "Itu hasil komunikasi kita melalui telepon saat rapat kamis lalu," ujarnya.

"Kita tunggu nanti, apakah KPU akan melakukan konferesni pers atau tidak, " lanjutnya.

Dia juga berharap revisi SK itu segara dilakukan mengingat tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 171 di provinsi, kabupaten/kota pada 27 Juni 2018. "Di hal yang lain pada awal Februari sudah dilakukan penyerahan dokumen kandidat, "

Dalam proses itu ternyata revisi belum selesai, kata dia, pihaknya meminta pada KPU tidak menggunakan standar intervensi yang diberikan oleh IDI. "Dalam hal ini yang disebut 'standar kemampuan menjalankan tugas', istilah 'disabilitas medis', supaya tidak dipakai. " kata dia.

Selain itu, koalisi ini akan mencari waktu yang tepat untuk bertemu langsung dengan pihak IDI memberikan masukan agar tidak sekali-kali intervensi kepada KPU. "Yang bisa berindikasi, diskriminasi terhadap para calon pemimpin daerah dari disabilitas, walaupun realitanya sangat tipis ada pemimpin dari disabilitas, tapi paling tidak hak kita bisa diakomodir oleh KPU. "

Sementara Ketua PerDIK Ishak Salim mengatakan negara ini tidak bisa mengandalkan IDI sebagai satu-satunya penentu dalam memutuskan kemampuan seorang warga negara. Atau pun Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) yang menentukan "waras" atau "gila"-nya seseorang. Menurutnya yang mau diukur kemampuan jasmani dan rohani. Ia menegaskan lagi yakni; kemampuan!

"Jadi jangan cuma ganti istilah tapi ubah juga tim penilainya. Masukkan institusi non-medik sebagai tim penyusun standar kemampuan dan juga tetap masukkan tim non-medik dalam penilaian kemampuan itu. Rezim medik mesti dikurangi perannya dalam hal ini supaya standar kemampuannya tidak diskriminatif," tegasnya.

Sebelumnya, komisioner KPU Misna Attas yang pertama kali mempopulerkan di media ini mengakui bila pengunaan kata disabilitas medis itu berasal dari bahasa dari IDI, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpsi sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan kesehatan para kandidat kepala daerah.

"Sebenarnya di sini penggunaan artian kata saja, kata disabilitas itu kan bahasa dari IDI, BNN, dan HIMSI. Saya tidak mau permasalahkan (kata disabilitas medis) itu lagi, di sini kita lihat mampu atau tidaknya seseorang memimpin, biarpun orang cacat kalau dia mampu kenapa tidak," kata Misna.

Menurutnya, harusnya ada lembaga negara yang bertugas untuk itu. Dicontohkan, seperti department of standard-nya Malaysia.

Hal sama berlaku pada Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) yang bisa menentukan orang itu "gila" atau "waras". Seharusnya untuk menentukan kriteria kemampuan warga negara itu dinilai oleh himpunan ahli dari berbagai bidang dan tidak diserahkan ke dan menjadi monopoli kaum medik. (rls)

Untuk Mengakses Berita Selengkapnya Silahkan Langganan Premium epaper FAJAR disini epaper.fajaronline.co.id atau hubungi wa/tlp 0811462222 untuk berlangganan koran cetak, bisa juga daftar koran melalui formulir Ini

Author : Muhammad Nursam

loading...
Download Aplikasi Android dan IOS Fajaronline

 


Tags



Berita Lainnya

🔀Berita Terkini
 

Hari Ini, Delegasi Asian Youth Forum di FTI UMI Mulai Berdatangan

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Delegasi pertama Asian Youth Forum yang berlangsung selama sepekan mulai berdatangan. Peter John Wanner, Amerika...
 

Preview MU vs Derby County: Duel Guru vs Murid

FAJARONLINE.CO.ID, MANCHESTER—Jose Mourinho akan adu taktik dengan mantan anak asuhnya, Frank Lampard di Carabao Cup. Sebagai...
 

Preview Inter vs Fiorentina: Jalur Empat Besar

FAJARONLINE.CO.ID, MILAN—Inter Milan akan menjamu tim papan atas, Fiorentina di Giuseppe Meazza, dinihari nanti. Kemenangan pada pertandingan...
 

Kapten Madrid Kritik Messi dan Ronaldo karena tak Hadir di Penganugerahan Pemain Terbaik FIFA

FAJARONLINE.CO.ID, LONDON—Kapten Real Madrid, Sergio Ramos mengeritik dua superstar sepak bola, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang tidak...
 

Jadi Pemain Terbaik FIFA, Modric Kecewa Ronaldo-Messi Tidak Muncul di London

FAJARONLINE.CO.ID, LONDON—Luka Modric dinobatkan sebagai pemain terbaik FIFA 2018 di London, dinihari tadi. Sayang, ia sedikit kecewa lantaran...
 

Gempar... Jelang Pernikahan, Mempelai Wanita di Bone Raib Diculik Orang

FAJARONLINE.CO.ID, WATAMPONE -- Jantung keluarga Misna Yanti mendadak berdegup kencang. Mereka tak menyangka, anak sulungnya itu diculik di kampusnya...
 

Astaga... Penyakit Ini Serang Kelamin Al Ghazali, Ahmad Dhani: Dialami 1 dari 1500 Laki-laki

FAJARONLINE.CO.ID -- Usai mengalami kecelakaan. Penyakit lain ternyata ditemukan di tubuh Al Ghazali. Putra sulung Ahmad Dhani dan Maia Estianty...
 

Andi Mariattang Sosialisasi UU Pemilu di Bulukumba

FAJARONLINE.CO.ID, BULUKUMBA -- Anggota DPR RI, Andi Mariattang, melakukan sosialisasi Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum....
 

Cegah Abrasi, Polres Takalar Tanam Bakau

FAJARONLINE.CO.ID, TAKALAR -- Kepolisian Resort (Polres) Takalar melakukan aksi sosial dengan menanam pohon bakau di Dusun Taipa, Desa Soreang,...
 

Gelar Seminar Hukum Internasional, IAIM Sinjai Go Internasional

FAJARONLINE.CO.ID, SINJAI -- Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAIM Sinjai menggelar seminar Hukum Internasional. Kagiatan ini berlangsung di...
 

1.534 Honorer K2 Luwu Utara Demo Menuntut Jadi CPNS

FAJARONLINE.CO.ID, MASAMBA -- Sebanyak 1.534 orang honorer kategori dua (K2) di Luwu Utara mengadakan demonstrasi di Kantor DPRD Luwu Utara, Selasa,...
 

Astaga...Iming-iming Rp2 Ribu, Kakek Tega Cabuli Cucu Usia 9 Tahun

FAJARONLINE.CO.ID, BALIKPAPAN -- La Udin (50) harus mendekam di penjara karena tega mencabuli cucu tirinya, M (9). Udin tidak hanya sekali melakukan...
 

Pecahkan Rekor Lempar Cakram Porda, Atlet Makassar Mengaku Kaget

FAJARONLINE.CO.ID, PINRANG — Rekor terjauh tercipta di Lempar Cakram. Andi Candra dari Makassar membukukan jarak 36,38 meter.  Hasil...
 

Pangkep Unjuk Gigi di Judo

FAJARONLINE.CO.ID, PINRANG — Kualitas daerah di Pekan Olahraga Daerah (Porda) XVI Sulsel di Pinrang terus terlihat. Salah satunya di Judo,...
 

Sore Ini, Dua Tim Terluka Bakal Berduel Seru

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- PS Bank Sulselbar Syariah akan melakoni partai kedua kontra Putri Kembar FC dalam lanjutan Wali Kota Cup IV di...
 

Healthy Food Dijamin Halal Tersedia di Hotel Aston Makassar

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Memiliki pola hidup sehat dengan berolahraga dan mengonsumsi makanan sehat semakin diminati oleh setiap kalangan. Ini...
 

Koalisi Yakin Jokowi-Maruf Raih 70 Persen Kemenangan

FAJARONLINE.CO.ID, BANJARMASIN -- Tim pemenangan pasangan capres - cawapres Jokowi - Ma’ruf Amin wilayah Kalsel telah melakukan konsolidasi...
 

HUT ke-5 Pertamina Lubricants, Sales Region VII Makassar undang 100 Anak Panti Asuhan

FAJARONLINE.CO.ID,MAKASSAR-- PT Pertamina Lubricants merayakan HUT ke-5. Sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaiannya selama ini, Sales Region VII...
 

Kerja Sama Pulau Kapoposang Bakal Ditinjau Ulang, Pemkab Segera Bangun Dermaga

FAJARONLINE.CO.ID, PANGKEP -- Pulau Kapoposang, Desa Mattiro Ujung, Kecamatan Liukang Tupabiring, merupakan surga pariwisata bahari yang terletak di...
 

PSI Sindir Sandi, Harta Triliunan Kok Dana Kampanye Rp2 Miliar

FAJARONLINE.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mempersoalkan dana awal kampanye Prabowo...
 

Biliar Sumbang Medali Emas Kelima Parepare

  FAJARONLINE.CO.ID, PAREPARE- Cabang olahraga biliar sukses menyumbang medali emas kelima bagi kontingen Parepare di ajang Porda XVI/2018...
 

Luwu Timur Sudah Koleksi 8 Medali di Porda Pinrang

FAJARONLINE.CO.ID, MALILI -- Memasuki hari kedua pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah (Porda) ke XVI Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Pinrang,...
 

Sepakbola itu untuk Prestasi dan Hiburan, Bukan Pembantaian Manusia

FAJARONLINE.CO.ID,  JAKARTA -- Suporter Persija tewas dari amukan oknum Bobotoh Bandung. Sungguh mengenaskan. Kematian yang...
 

Luwu Timur Sudah Koleksi 8 Medali di Porda Pinrang

FAJARONLINE.CO.ID, MALILI---Memasuki hari kedua pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah (Porda) ke XVI Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Pinrang,...
 

Hadirkan 50 Perusahaan, BLK Makassar Fair Tawarkan 1.000 Lowongan Pekerjaan

FAJARONLINE.CO.ID,MAKASSAR—Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar bakal menggelar BLK Makassar Fair 12-13 Oktober mendatang. Lokasinya di Balai...

Load More