Fajar

  Breaking News

Koalisi OPD Minta KPU Lakukan Revisi SK yang Dinilai Mendiskriminasi Difabel

ILUSTRASI
Politik - 20 Januari 2018, 21:50:27

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Sejumlah perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) atau difabel di Indonesia bersepakat untuk mengajukan merevisi Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 231 tahun 2017. Menyusul munculnya penggunaan kata atau istilah 'disabilitas medis' yang dianggap berpotensi mendeskriminasi difabel dalam setiap event politik di Indonesia.

Istilah 'disabilitas medis' disebut pertama kali oleh komisioner KPU Sulawesi Selatan, Misna M Attas saat memberi keterangan kepada sejumlah jurnalis usai pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Selatan pada Sabtu 13 Januari 2018, di Private Care Centre (PCC) RSUP Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar.

April Kaisar, Manager Officer Pusat Pemilu Umum Akses (PPUA) Disabilitas mengatakan rapat yang digelar di Jakarta, pada Kamis 18 Januari 2018 yang dihadiri 10 perwakilan OPD sepakat mengajukan usulan revisi SK KPU nomor 231 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis standar kemampuan jasmani dan rohani serta standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dalam Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota.

April yang menjadi notulensi dalam pertemuan koalisi OPD itu mengatakan usulan revisi terhadap penerbitan SK KPU Nomor 231/2017 itu terdapat pada isi lampiran pada Bab III, III, dan V.

"Jadi, kita tidak merundingkan semuanya, hanya kata-kata tertentu, seperti disabilitas medik, standar kemampuan untuk menjalankan tugas sehari-hari, itu kan tidak boleh terjadi," kata April, dalam siaran pers Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK), Sabtu, 20 Januari 2018.

Difabel netra ini mengatakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menjadi lembaga penafsir sehat jasmani dan rohani tidak boleh mengintervensi kewenangan KPU dalam menentukan standar kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas.

"Intinya, IDI hanya memberikan pernyataan atau keterangan mengenai bidang yang dia pegang yakni kesehatan. mereka tidak boleh mengintervensi wewenang KPU. Dan ini masih sementara kami proses," jelasnya.

Karena itu, koalisi organisasasi penyandang disabilitas ini akan memberikan masukan kepada IDI, bahwa tidak menggunakan kata-kata disabilitas medik. Apa lagi dalam SK KPU Nomor 231/2017 itu, tegas April, terdapat kata-kata yang sangat tidak enak dicerna dan bisa dikatakan tidak manusiawi, mendiskreditkan para disabilitas.

"Jangan sekali-kali menganggap bahwa disabilitas itu sama dengan orang sakit, apalagi disitu ada beberapa kata yang sangat tidak enak dicerna, seperti disabilitas medis, disabilitas motorik, disabilitas sensorik. itu kan sangat tidak bijak. atau pantas untuk saya bilang tidak manusiawi, karena sangat sangat mendiskreditkan para kaum disabilitas," ungkapnya.

Meski demikian, kata dia, koalisi ini belum bisa mengeluarkan usulan revisi SK KPU Nomor 231/2017 secara rinci karena pihaknya memang belum ada persetujuan dan kesepakatan bersama dalam koalisi untuk tidak mempublikasikan, namun bukannya dirahasiakan. "Ini untuk menjaga hal-hal yang tak diinginkan, " ungkap April.

Menurutnya, usulan revisi hingga siang tadi (Sabtu, 20/1) masih terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan redaksi. Yang pastinya, kata April, pihak KPU akan menerima PPUA Disabilitas dan organisasi koalisi disabilitas pada Senin 22 Januari 2018 di Media Center KPU RI. "Itu hasil komunikasi kita melalui telepon saat rapat kamis lalu," ujarnya.

"Kita tunggu nanti, apakah KPU akan melakukan konferesni pers atau tidak, " lanjutnya.

Dia juga berharap revisi SK itu segara dilakukan mengingat tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 171 di provinsi, kabupaten/kota pada 27 Juni 2018. "Di hal yang lain pada awal Februari sudah dilakukan penyerahan dokumen kandidat, "

Dalam proses itu ternyata revisi belum selesai, kata dia, pihaknya meminta pada KPU tidak menggunakan standar intervensi yang diberikan oleh IDI. "Dalam hal ini yang disebut 'standar kemampuan menjalankan tugas', istilah 'disabilitas medis', supaya tidak dipakai. " kata dia.

Selain itu, koalisi ini akan mencari waktu yang tepat untuk bertemu langsung dengan pihak IDI memberikan masukan agar tidak sekali-kali intervensi kepada KPU. "Yang bisa berindikasi, diskriminasi terhadap para calon pemimpin daerah dari disabilitas, walaupun realitanya sangat tipis ada pemimpin dari disabilitas, tapi paling tidak hak kita bisa diakomodir oleh KPU. "

Sementara Ketua PerDIK Ishak Salim mengatakan negara ini tidak bisa mengandalkan IDI sebagai satu-satunya penentu dalam memutuskan kemampuan seorang warga negara. Atau pun Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) yang menentukan "waras" atau "gila"-nya seseorang. Menurutnya yang mau diukur kemampuan jasmani dan rohani. Ia menegaskan lagi yakni; kemampuan!

"Jadi jangan cuma ganti istilah tapi ubah juga tim penilainya. Masukkan institusi non-medik sebagai tim penyusun standar kemampuan dan juga tetap masukkan tim non-medik dalam penilaian kemampuan itu. Rezim medik mesti dikurangi perannya dalam hal ini supaya standar kemampuannya tidak diskriminatif," tegasnya.

Sebelumnya, komisioner KPU Misna Attas yang pertama kali mempopulerkan di media ini mengakui bila pengunaan kata disabilitas medis itu berasal dari bahasa dari IDI, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpsi sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan kesehatan para kandidat kepala daerah.

"Sebenarnya di sini penggunaan artian kata saja, kata disabilitas itu kan bahasa dari IDI, BNN, dan HIMSI. Saya tidak mau permasalahkan (kata disabilitas medis) itu lagi, di sini kita lihat mampu atau tidaknya seseorang memimpin, biarpun orang cacat kalau dia mampu kenapa tidak," kata Misna.

Menurutnya, harusnya ada lembaga negara yang bertugas untuk itu. Dicontohkan, seperti department of standard-nya Malaysia.

Hal sama berlaku pada Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) yang bisa menentukan orang itu "gila" atau "waras". Seharusnya untuk menentukan kriteria kemampuan warga negara itu dinilai oleh himpunan ahli dari berbagai bidang dan tidak diserahkan ke dan menjadi monopoli kaum medik. (rls)


SETIAP ORANG PUNYA CERITA.
Langganan Anda Membantu Jurnalisme Berkualitas

Media cetak bacaan terbaik hindari berita hoax. Untuk mengakses berita cetak, silahkan langganan premium epaper FAJAR disini epaper.fajaronline.co.id Kami kirimkan Anda koran secara gratis. (Syarat dan ketentuan berlaku). hubungi wa/tlp 085242899926 atau 0811462222

Author : Muhammad Nursam

Berita Lainnya

🔀Berita Terkini
 

Heran, Pulang dari Unismuh Dapat Tumpukan Pohon Ranting di Motor

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR - Pihak kebersihan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar patut dievaluasi. Apakah sengaja atau tidak, tumpukan...
 

Diduga Edarkan Narkoba, Polisi Ringkus Pasutri

FAJARONLINE.CO.ID,MAROS-- Satuan Reserse Narkoba Polres Maros mengamankan pasangan suami istri (Pasutri) yang merupakan warga Bantimurung, Usman (27)...
 

Dulu Getol Fitnah Jokowi PKI, Kini Membelanya

FAJARONLINE.CO.ID,JAKARTA-- Mantan tokoh Partai Gerindra di Jawa Timur La Nyalla M Mattalitti mengaku menyesal karena dahulu getol memfitnah Joko...
 

Preview Liverpool vs Napoli: Pantang Parkir Bus

FAJARONLINE.CO.ID, LIVERPOOL—Liverpool akan melakoni laga hidup mati kontra Napoli di matchday terakhir Grup C Liga Champions. Wajib menang,...
 

KPU Pangkep Tetapkan DPT Pemilu 2019, Segini Jumlahny

FAJARONLINE.CO.ID,PANGKEP-- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkep menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2019.   Komisioner KPU...
 

Preview Barcelona vs Tottenham: Tidak Ada Tiket Gratis

FAJARONLINE.CO.ID, BARCELONA—Tottenham Hotspur harus berjuang keras untuk mendapatkan tiket babak 16 besar Liga Champions. Meski sudah...
 

Prabowo Ditantang Jadi Imam Salat

FAJARONLINE.CO.ID,JAKARTA-- Eks politikus Partai Gerindra La Nyalla Mattalitti yang kini menjadi kader Partai Bulan Bintang (PBB) mengaku telah...
 

Setelah Bangun Infrastruktur, Jokowi Fokus Bangun SDM Secara Besar-besaran

fajaronline.co.id, Jakarta - Setelah gencar membangun infrastruktur, Pemerintah pada tahun depan akan memfokuskan untuk bangun sumber daya manusia...
 

Besok, Tersangka Kades Pasimarannu Diserahkan ke Kejari Sinjai

FAJARONLINE.CO.ID, SINJAI -- Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Desa Pasimmarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Andi Fajar, terus berlanjut....
 

Hingga 2018, Pembangunan Stadion Barombong Sudah Habiskan Anggaran Segini

  FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Masih butuh waktu bagi masyarakat Sulsel untuk bisa menikmati kemegahan Stadion Internasional Barombong,...
 

Hanya Posisi Kelima, Target Cabor Sulsel Melenceng di BIMPNT-EAGA

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Ajang persahabatan BIMPNT - EAGA Games X di Brunei Darussalam, perolehan medali Sulsel melenceng dari target awal yang...
 

HMI Cabang Pinrang Jadi Tuan Rumah LK ll Tingkat Nasional

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR--Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pinrang menggelar Latihan Kader II (Intermediate Training) Tingkat Nasional LK II,...
 

2019, KONI Sulsel Tak Lagi Terima Dana Hibah

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulsel tampaknya harus rela kehilangan dana besar untuk pembinaan atlet....
 

Kakak Beradik Tewas Tertimpa Tembok Perumahan

Dua kakak beradik, Saenal dan Syahrul tewas setelah menjadi korban tembok runtuh di kompleks Makassar Cottage di Jalan Balang Baru Dalam, Kelurahan...
 

Geger.. Cekcok di Sawah, Warga Makassar Tewas Dipenuhi Luka Tebasan Parang

FAJARONLINE.CO.ID, PANGKEP -- Nasib nahas menimpa Jamaluddin (62) warga Jalan Tinumbu, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah tewas tersungkur...
 

Sudah Hampir Rampung, Dispora Bakal Cabut Tiang Penyangga Atap Stadion Barombong

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Stadion Barombong sudah memasuki tahap akhir penyelesaiannya. Atap stadion sudah terpasang sempurna menutupi area...
 

Usai Tahanan Kabur di Bone, Kini Mobil Tahanan Dilengkapi CCTV

FAJARONLINE.CO.ID, BONE -- Tak ada alasan lagi bagi tahanan yang ingin kabur seperti yang terjadi di Bone beberapa waktu lalu. Kini mobil tahanan...
 

Dua Bocah Dianiaya Tantenya, Sadis.. Leher dan Tangannya Lubang Dipaku

FAJARONLINE.CO.ID, BONE -- Kasus penganiayaan anak di bawah umur kembali terkuak di Bone. Korban bernisial IK (9) dianiaya tantenya yang berprofesi...
 

Jelang Pemilu dan Pilpres 2019 Gaji PNS Dipastikan Naik

FAJARONLINE.CO.ID -- Gaji pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan bakal naik. Pemerintah memastikan kenaikan gaji...
 

Ayu Agung Jabat Kajari Pinrang

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR — Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang kini berganti. Sri Heny Alamsari yang sebelumnya menjabat sebagai Kejari...
 

Driver Online Beda Sikap Soal Open Suspend Massal

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Aksi unjuk rasa terus dilakukan Forum Driver Online Kelas Teri (FDOKT). Mereka menuntut open suspend mitra secara...
 

Mahasiswa Antropologi UNM Sajikan Ragam Makanan Tradisional

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Mahasiswa Prodi Antropologi Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar Anthropology Culinary Fest. Acara itu digelar...
 

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Lepas Delegasi Pertukaran Pemuda ke Jepang

FAJARONLINE.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr Abdul Mu'ti, melepas kontingen Muhammadiyah yang akan mengikuti...
 

Pemuda Tewas Dimassa, Ternyata Mahasiswa UIT

FAJARONLINE.CO.ID, SUNGGUMINASA -- Tubuh MK (23) sudah kaku. Ia kini tak lagi bisa mengeluh kepada kakak kandungnya,...
 

Safari Natal Kemilau Toraja, Ada Kegiatan Cerdas Tangkas Alkitab dan Alquran

FAJARONLINE.CO.ID, MAKALE -- Empat titik lokasi safari Natal Pemkab Toraja jadi sasaran kegiatan Kemilau Toraja dan Lovely Desember. 19...

Load More