Fajar

  Breaking News

Koalisi OPD Minta KPU Lakukan Revisi SK yang Dinilai Mendiskriminasi Difabel

ILUSTRASI
Politik - 20 Januari 2018, 21:50:27

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Sejumlah perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) atau difabel di Indonesia bersepakat untuk mengajukan merevisi Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 231 tahun 2017. Menyusul munculnya penggunaan kata atau istilah 'disabilitas medis' yang dianggap berpotensi mendeskriminasi difabel dalam setiap event politik di Indonesia.

Istilah 'disabilitas medis' disebut pertama kali oleh komisioner KPU Sulawesi Selatan, Misna M Attas saat memberi keterangan kepada sejumlah jurnalis usai pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Selatan pada Sabtu 13 Januari 2018, di Private Care Centre (PCC) RSUP Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar.

April Kaisar, Manager Officer Pusat Pemilu Umum Akses (PPUA) Disabilitas mengatakan rapat yang digelar di Jakarta, pada Kamis 18 Januari 2018 yang dihadiri 10 perwakilan OPD sepakat mengajukan usulan revisi SK KPU nomor 231 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis standar kemampuan jasmani dan rohani serta standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dalam Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota.

April yang menjadi notulensi dalam pertemuan koalisi OPD itu mengatakan usulan revisi terhadap penerbitan SK KPU Nomor 231/2017 itu terdapat pada isi lampiran pada Bab III, III, dan V.

"Jadi, kita tidak merundingkan semuanya, hanya kata-kata tertentu, seperti disabilitas medik, standar kemampuan untuk menjalankan tugas sehari-hari, itu kan tidak boleh terjadi," kata April, dalam siaran pers Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK), Sabtu, 20 Januari 2018.

Difabel netra ini mengatakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menjadi lembaga penafsir sehat jasmani dan rohani tidak boleh mengintervensi kewenangan KPU dalam menentukan standar kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas.

"Intinya, IDI hanya memberikan pernyataan atau keterangan mengenai bidang yang dia pegang yakni kesehatan. mereka tidak boleh mengintervensi wewenang KPU. Dan ini masih sementara kami proses," jelasnya.

Karena itu, koalisi organisasasi penyandang disabilitas ini akan memberikan masukan kepada IDI, bahwa tidak menggunakan kata-kata disabilitas medik. Apa lagi dalam SK KPU Nomor 231/2017 itu, tegas April, terdapat kata-kata yang sangat tidak enak dicerna dan bisa dikatakan tidak manusiawi, mendiskreditkan para disabilitas.

"Jangan sekali-kali menganggap bahwa disabilitas itu sama dengan orang sakit, apalagi disitu ada beberapa kata yang sangat tidak enak dicerna, seperti disabilitas medis, disabilitas motorik, disabilitas sensorik. itu kan sangat tidak bijak. atau pantas untuk saya bilang tidak manusiawi, karena sangat sangat mendiskreditkan para kaum disabilitas," ungkapnya.

Meski demikian, kata dia, koalisi ini belum bisa mengeluarkan usulan revisi SK KPU Nomor 231/2017 secara rinci karena pihaknya memang belum ada persetujuan dan kesepakatan bersama dalam koalisi untuk tidak mempublikasikan, namun bukannya dirahasiakan. "Ini untuk menjaga hal-hal yang tak diinginkan, " ungkap April.

Menurutnya, usulan revisi hingga siang tadi (Sabtu, 20/1) masih terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan redaksi. Yang pastinya, kata April, pihak KPU akan menerima PPUA Disabilitas dan organisasi koalisi disabilitas pada Senin 22 Januari 2018 di Media Center KPU RI. "Itu hasil komunikasi kita melalui telepon saat rapat kamis lalu," ujarnya.

"Kita tunggu nanti, apakah KPU akan melakukan konferesni pers atau tidak, " lanjutnya.

Dia juga berharap revisi SK itu segara dilakukan mengingat tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 171 di provinsi, kabupaten/kota pada 27 Juni 2018. "Di hal yang lain pada awal Februari sudah dilakukan penyerahan dokumen kandidat, "

Dalam proses itu ternyata revisi belum selesai, kata dia, pihaknya meminta pada KPU tidak menggunakan standar intervensi yang diberikan oleh IDI. "Dalam hal ini yang disebut 'standar kemampuan menjalankan tugas', istilah 'disabilitas medis', supaya tidak dipakai. " kata dia.

Selain itu, koalisi ini akan mencari waktu yang tepat untuk bertemu langsung dengan pihak IDI memberikan masukan agar tidak sekali-kali intervensi kepada KPU. "Yang bisa berindikasi, diskriminasi terhadap para calon pemimpin daerah dari disabilitas, walaupun realitanya sangat tipis ada pemimpin dari disabilitas, tapi paling tidak hak kita bisa diakomodir oleh KPU. "

Sementara Ketua PerDIK Ishak Salim mengatakan negara ini tidak bisa mengandalkan IDI sebagai satu-satunya penentu dalam memutuskan kemampuan seorang warga negara. Atau pun Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) yang menentukan "waras" atau "gila"-nya seseorang. Menurutnya yang mau diukur kemampuan jasmani dan rohani. Ia menegaskan lagi yakni; kemampuan!

"Jadi jangan cuma ganti istilah tapi ubah juga tim penilainya. Masukkan institusi non-medik sebagai tim penyusun standar kemampuan dan juga tetap masukkan tim non-medik dalam penilaian kemampuan itu. Rezim medik mesti dikurangi perannya dalam hal ini supaya standar kemampuannya tidak diskriminatif," tegasnya.

Sebelumnya, komisioner KPU Misna Attas yang pertama kali mempopulerkan di media ini mengakui bila pengunaan kata disabilitas medis itu berasal dari bahasa dari IDI, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpsi sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan kesehatan para kandidat kepala daerah.

"Sebenarnya di sini penggunaan artian kata saja, kata disabilitas itu kan bahasa dari IDI, BNN, dan HIMSI. Saya tidak mau permasalahkan (kata disabilitas medis) itu lagi, di sini kita lihat mampu atau tidaknya seseorang memimpin, biarpun orang cacat kalau dia mampu kenapa tidak," kata Misna.

Menurutnya, harusnya ada lembaga negara yang bertugas untuk itu. Dicontohkan, seperti department of standard-nya Malaysia.

Hal sama berlaku pada Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) yang bisa menentukan orang itu "gila" atau "waras". Seharusnya untuk menentukan kriteria kemampuan warga negara itu dinilai oleh himpunan ahli dari berbagai bidang dan tidak diserahkan ke dan menjadi monopoli kaum medik. (rls)

Author : Muhammad Nursam

Download Aplikasi Android dan IOS Fajaronline

 


Tags



Berita Lainnya

🔀Berita Terkini
 

REI-FAJAR Ekspo Properti, Mandiri Sajikan Bunga Kredit Spesial

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Bank mandiri akan ikut berpartisipasi pada agenda REI-FAJAR Ekspo Properti 2018, yang dihelat di Mal Ratu Indah (MaRi)...
 

Tersangka Pungli Car Free Day Syekh Yusuf Discovery Sudah Siap Disidang 

FAJARONLINE.CO.ID, SUNGGUMINASA - Tersangka Pungli Car Free Day Syekh Yusuf Discovery, Lebong sudah siap disidang. Berkasnya sudah lengkap alias...
 

Setahun Lebih Belum Prajabatan, Puluhan Bidan Ngadu ke Dewan

fajaronlien.co.id, WAJO -- Sejumlah bidan CPNS 2017 yang tersebar dibeberapa kecamatan di Kabupaten Wajo mendatangi Gedung DPRD Wajo, Senin, 23 Juli....
 

Gerebek Sabung Ayam, Polisi Amankan 15 Sepeda Motor 

FAJARONLINE.CO.ID, PANGKEP-- Aparat kepolisian dari Polres Pangkep berhasil menggrebek sebuah tempat yang menjadi lokasi sabung ayam di Kampung...
 

Kendarai PSI, Mahasiswa Pengusaha Ini Jajal Potensi di Parepare

FAJARONLINE.CO.ID, PAREPARE--Muh Yusran Hadysurya (26) memang kuliah lama. Sudah tujuh tahun menjalani studi S1 di Universitas Pasundan, Kota...
 

Gowa Didaulat Jadi Kabupaten Layak Anak, Bupati Gowa Langsung ke Surabaya

FAJARONLINE.CO.ID, SUNGGUMINASA --- Kabupaten Gowa, kembali mendapatkan penghargaan. Kali ini, sebagai daerah ramah anak dari Kementrian Pemberdayaan...
 

Priska : Stop Kekerasan Terhadap Anak dan Pernikahan Usia Dini

FAJARONLINE.CO.ID, SUNGGUMINASA ---Bunda PAUD Kabupaten Gowa, Priska Paramita Adnan, menekankan stop kekerasan terhadap anak dan pernikahan...
 

PSM Gagal Juara Paruh Musim, Dipermalukan Tim Juru Kunci dengan Skor -3-1

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- PSM lagi-lagi tak mampu memainkan permainan layaknya tim juara saat melakoni laga away. Hanya melawan tim juru kunci...
 

Dokter Bob Wahyudin Launching Markas Pemenangan, Siap Rebut Kursi DPRD Sulsel

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Salah satu caleg unggulan partai NasDem Sulsel DR dr Bob Wahyudin, Sp.A, menggelar acara launching markas tim, Senin...
 

Dikbud Tuntut Pendidikan Karakter Berkelanjutan

FAJARONLINE.CO.ID, ENREKANG — Menjadi satu-satunya kabupaten di Sulsel menerapkan Pendidikan Keluarga dari Kemendikbud di tahun 2018...
 

Dikbud Enrekang Utamakan Pendidikan Keluarga

FAJARONLINE.CO.ID ENREKANG — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) menggenjot pendidikan keluarga. Upayanya dengan mengeluarkan surat...
 

Gol Pedro Beri Debut Manis pada Manajer Baru Chelsea

FAJARONLINE.CO.ID, PERTH—Maurizio Sarri meraih hasil bagus dalam laga debutnya bersama Chelsea. Menghadapi Perth Glory, tim asuhan Sarri menang...
 

Bulog Upayakan Stabilitas Serapan Gabah

FAJARONLINE.CO.ID, MAROS -- Guna mengantisipasi pembelian gabah milik petani ke tengkulak jelang musim panen, Perum Badan Urusan Logistik...
 

Spesialis Penipuan Dibekuk di Bandara Sulhas

FAJAROINLINE.CO.ID, MAROS -- Pelaku yang diduga spesialis penipuan, M Astaman (33) warga Jalan Adhiyaksa IV Nomor 8 RT 02 RW 04 Panakukang...
 

Gelar Sosialisasi, Cara Dispora Bentengi Pelajar dari Narkoba

FAJARONLINE.CO.ID, MAROS - Sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap generasi muda, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros...
 

Diundang Jokowi ke Istana, Taufan Pawe Sampaikan ini

FAJARONLINE.CO.ID, JAKARTA - Presiden Jokowi mengundang sejumlah wali kota se-Indonesia ke Istana Kepresidenan di Bogor, Senin (23/7/2018)....
 

Devo Launching e-Kareba di Humas Coffee Morning

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR - Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Sulsel, Devo Khadafi, melaunching majalah elektronik e-Kareba, di acara perdana...
 

DPRD Wajo Desak RSUD Perbarui Akreditasi

FAJARONLINE.CO.ID, WAJO -- DPRD Kabupaten Wajo meminta keseriusan RSUD Lamaddukelleng Sengkang dalam memperoleh Standar Nasional Akreditasi Rumah...
 

Menurut Sains dan Islam, Inilah Waktu Terbaik untuk Bercinta

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Salah satu hal penting dalam kehidupan suami istri adalah “bercinta”. Ia menjadi hak sekaligus kewajiban...
 

Melaju ke Zona Hijau, IHSG Menguat di Level 5.886

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak ke zona hijau pada pembukaan perdagangan, Senin, 23 Juli. Pada awal...
 

95 Juta Akun di Instagram Bukan Manusia

FAJARONLINE.CO.ID, JAKARTA -- Sebuah studi yang dilakukan firma riset Ghost Data mengungkapkan bahwa sekitar 95 juta atau 9,5 persen dari keseluruhan...
 

Miris... Mahasiswi Indonesia Dipukul dan Diperkosa di Belanda

FAJARONLINE.CO.ID -- Seorang mahasiswi asal Indonesia mengalami nasib tragis. Dia dikabarkan menjadi korban pemerkosaan di Belanda. Selain menjadi...
 

Gunung yang Sudah Habis itu Wajib Reklamasi Lahan Eks Tambang

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Dinas ESDM Sulsel akan meminta klarifikasi perusahaan tambang di Allakuang, hari ini. Aktivis lingkungan minta pemprov...
 

Video Sel Mewah Suami Inneke Koesherawaty di Lapas Sukamiskin

FAJARONLINE.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan penjara mewah suami Inneke Koesherawati, Fahmi Darmawansyah di Lembaga...
 

Astra Motor Berdayakan Lulusan SMK

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Kebutuhan tenaga kerja terampil dunia industri di berbagai sektor saat ini sedang menjadi sorotan besar, dunia...

Load More