Fajar

  Breaking News

Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI

Muhammad Ikram Nur Fuady
Opini - 17 Juli 2017, 09:38:11

BANYAK pihak yang merasa keberatan dengan terbitnya Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Padahal pada alasan menimbang Perppu tersebut, telah jelas bagaimana urgensi Perppu ini diterbitkan bertujuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


Peraturan Pengganti Undang-Undang atau Perppu ditetapkan oleh Presiden. Hal ini tertulis dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Ukuran objektif penerbitan Perppu telah dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor: 138/PUU-VII/2009. Berdasarkan Putusan MK tersebut, ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan Perppu, yaitu (i) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; (ii) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; dan (iii) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

Kebutuhan Mendesak

Kebutuhan mendesak yang dimaksud adalah keadaan NKRI yang akhir-akhir ini tidak kondusif, mulai dari aksi demo Ahok dan kegiatan-kegiatan ormas yang berbau radikal yang masih sulit dicegah dan diberantas. Mungkin bukan suatu kebetulan bahwa Perppu tersebut lahir pasca niat pemerintah untuk membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang ditengarai sebagai organisasi yang kegiatannya berbau radikalisme dan terorisme serta pasca kejadian aksi demo besar-besaran umat Islam yang lalu yang terdiri dari gabungan berbagai organisasi islam, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama (Ahok) yang telah divonis melakukan penistaan agama terkait Surat Al-Maidah Ayat-51, sehingga pemerintah berniat mencegah peristiwa yang sama tidak terjadi karena ditengarai telah dicampuri oleh kepentingan politik. Dimana hal tersebut telah tertuang dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b bahwa Organisasi Masyarakat (Ormas) dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan, Atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Terdapat pihak yang berpendapat pemerintah semakin menjadi otoriter dengan melarang organisasi masyarakat mengutarakan pendapat, pemerintah akan menjadi sewenang-wenang menghakimi organisasi masyarakat yang dituduh sebagai ormas radikal, dan menilai Perppu ini mengancam demokrasi di Indonesia.
Pendapat ini tentunya harus dipertimbangkan ulang. Sebagai contoh, mari kita lihat keadaan Negara lain yang pernah dilanda kekacauan, seperti Mesir. Kondisi Mesir menjadi tidak kondusif akibat kegiatan-kegiatan yang disinyalir melakukan perlawanan yang melahirkan perpecahan, dimana organisasi Ikhwanul Muslimin dianggap sebagai sumbernya. Akibatnya, pergolakan dan kekacauan terjadi dimana-mana yang ujung-ujungnya rakyat yang menjadi korban.

Menyelesaikan Masalah Hukum dengan Cepat

Sebelum Perppu No. 2 Tahun 2017 ini lahir, syarat pembubaran ormas tertuang dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa permohonan pembubaran ormas harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat. Hal ini dianggap dapat memperlambat proses pencegahan dan penindakan terhadap ormas-ormas yang radikal. Memperlambat yang dimaksud adalah suatu permasalahan dan penyelesaian hukum memerlukan kepastian dan proses beracara di pengadilan yang cukup memakan waktu.

Lahirnya Perppu tersebut membuat pemerintah akan dapat lebih dini mencegah terjadinya kegiatan yang dapat memecah keutuhan NKRI dengan memberikan sanksi administratif hingga sanksi berupa pencabutan surat tanda terdaftar atau pencabutan status badan hukum yang tertuang dalam Pasal 61 ayat (1) Perppu No. 2 Tahun 2017. Perubahan ini membuat pemerintah selangkah lebih awal dalam melakukan pencegahan dan penindakan. Ketika pemerintah telah mengantongi bukti-bukti dan alasan kuat untuk menjatuhkan sanksi kepada ormas-ormas yang mengancam keutuhan NKRI, maka tidak perlu lagi menunggu pendapat Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung.
Ormas yang telah dicabut surat tanda terdaftar atau pencabutan status badan hukumnya, maka dianggap telah bubar, sehingga tidak bisa melakukan segala kegiatan-kegiatan lagi. Oleh karena itu, perubahan ini harus dianggap sebagai fungsi kontrol dari luar bagi ormas dalam menentukan arah dan tujuan organisasi.

Tentunya, dalam proses penindakan tersebut, tetap ada fungsi pengawasan dari rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan dasar check and balances, sehingga pemerintah tidak akan terkesan terburu-buru dan sewenang-wenang dalam melakukan tindakan terhadap ormas-ormas yang dinilai dapat memecah keutuhan NKRI.
Jika dalam pelaksanaan Perppu ini, diindikasi adanya pelanggaran dari pemerintah sebagai pelaksana, maka secara hukum, masyarakat dapat melakukan upaya judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk meninjau ulang kebijakan yang ada dalam Perppu No. 2 Tahun 2017 ini.

Sanksi Pidana
Perbedaan yang lain dari Perppu No. 2 Tahun 2017 ini adalah adanya sanksi pidana bagi ormas. Sanksi pidana berupa pidana penjara bagi oknum ormas yang melanggar Perppu tersebut. Ini merupakan terobosan baru yang cukup memberi efek jera dan efek pencegahan yang besar. Ormas yang dijatuhkan sanksi pidana bisa menjadi contoh ormas lain untuk tidak melanggar Perppu ini, sehingga pelanggaran dapat diminimalisir.

Menjaga Keutuhan NKRI
Lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2017 ini semata-mata demi menjaga keutuhan NKRI. Segala bentuk kegiatan yang bisa menjadi ancaman pecahnya NKRI harus dicegah, salah yang bisa menjadi sumber adalah organisasi masyarakat, sehingga harus dicegah dan diberantas sedini mungkin. Hal ini sejalan dengan fakta yang terjadi di Negara-negara lain yang telah dan sedang mengalami kekacauan, seperti Irak dan Suriah yang menjadi kacau balau akibat kekejaman yang dilakukan Islamic State (ISIS) yang notabene bisa jadi berasal dari kegiatan organisasi masyarakat.

Mari kita berpikir positif terkait lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2017 ini. Sekarang kita hidup di jaman tanpa perang yang merupakan hasil kerja keras pahlawan dan nenek moyang kita dahulu. Keutuhan NKRI adalah kewajiban warga Negara yang harus dipertahankan dengan harga mati dengan tetap menjaga semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “berbeda-beda tapi tetap satu” karena suatu Perppu pasti memiliki alasan kuat untuk dibentuk, sebagaimana kita telah mempercayakan wewenang tersebut kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan yang tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

Kerajaan Sriwijaya pernah jaya menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara, tetapi hanya mampu bertahan selama sekitar 342 tahun (683 M-1025 M). Kemudian Kerajaan Majapahit pernah jaya menguasai wilayah Nusantara selama 207 tahun (1293 M-1500 M), tapi pada akhirnya juga mengalami keruntuhan. Kita tidak ingin Indonesia hanya sementara dan berakhir dengan perpecahan. Oleh karena itu, mari kita jaga keutuhan NKRI bersama-sama dengan berpikir positif terhadap lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2017 dengan tetap melakukan pengawasan dalam implementasinya. **

Muhammad Ikram Nur Fuady

Asisten Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Sulawesi Selatan

Author : Rasid

Download Aplikasi Android dan IOS Fajaronline

 


Tags



Berita Lainnya

🔀Berita Terkini
 

Separatis Papua Makin Sadis, Tembaki Warga Sipil dan Buang Tentara ke Jurang

fajaronline.co.id -- Cerita miris seputar aksi Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) masih terus mengemuka di tanah Papua....
 

S2 IPS UNM Studi Lapang ke Londa dan Lolai Tator

fajaronline.co.id -- Selama tiga hari 15-17 Desember 2017, mahasiswa S2 IPS PPs-UNM melakukan studi lapang ke Tana Toraja dan Toraja...
 

Hadir di Silaturahmi FLP Se-Sulsel, Begini Harapan Wawali Makassar

fajaronline.co.id, MAKASSAR -- Wakil Wali Kota Makassar, Dr Syamsu Rizal MI, menghadiri silaturahmi keluarga besar Forum Lingkar Pena (FLP)...
 

Ajakan Prof Amran CS Dukung Calon Tertentu Atas Nama Gurubesar Dinilai Mencederai Nilai-Nilai...

fajaronline.co.id, MAKASSAR--- Professor itu merupakan jabatan guru besar yang menandakan seseorang telah menempati ‘maqom’ terhormat di...
 

Panwaslu Lutra Ajarkan Pemilih Pemula Soal Aturan Pemilu

fajaronline.co.id -- Panwaslu Luwu Utara mengumpul pemilih pemula di Hotel Remaja, Minggu 17 Desember. Pemilih pemula sebanyak 80 orang ini berasal...
 

Cagub Andalan Profesor Ini Canangkan Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal

fajaronline.co.id, Makassar -- Salah satu bakal calon Gubernur Sulsel, Nurdin Halid menilai sistem pendidikan yang selama ini diterapkan di...
 

Alumni SMP Frater Thamrin Sumbang Natura ke Panti Asuhan

fajaronline.co.id, MAKASSAR -- Dalam rangka momen jelang pergantian tahun, sebanyak 30an alumni SMP Frater Thamrin angkatan 1995, menggelar bakti...
 

PKS Lutim konsolidasi Menangkan Prof Andalan

fajaronline.co.id, Malili- Ketua DPD Partai PKS Kabupaten Luwu Timur (Lutim) KH. Suardi Ismail mengajak seluruh kader PKS di Lutim bergerak...
 

Bro Rivai Sebut Pemimpin Zaman Now Harus Bervisi Maritim

fajaronline.co.id, MAKASSAR -- Potensi maritim Sulsel teramat besar dan selama ini kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah....
 

Sering Tergenang Air, Warga Keluhkan Jalan Berdebu

fajaronline.co.id -- Pekerjaan drinase dan pedistrian Jalan Andi Tadda dengan Jl.Dg Mappuji, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota...
 

Temui Airlangga Hartarto, VDB Sampaikan Ini

fajaronline.co.id, MAKALE -- Bersama ketua harian DPP Golkar Nurdin Halid, Victor Datuan Batara (VDB) ketua DPD II Golkar Tana Toraja...
 

25 Ribu Warga Padati Taman Pakui Sayang

fajaronline.co.id, MAKASSAR - Taman Pakui Sayang Kantor Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan, Minggu (17/12/2017) dipadati...
 

Gubernur Sulsel Dianugerahi Gelar CPS Kehormatan

fajaronline.co.id, MAKASSAR -- Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo kembali mendapat penghargaan kehormatan. Kali ini, ia dianugerahi gelar...
 

FOTO: AP I Siapkan Posko Terpadu Angkutan Natal dan Tahun Baru Bagi Pemudik

PT Angkasa Pura I Bekerjasama dengan tim keamanan TNI AU menyiapkan posko Terpadu Angkutan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 bagi para...
 

FOTO: Ada Miniatur Rumah Tongkonan di Bandara Sultan Hasanuddin

Miniatur rumah Tongkonan (Rumah Adat Tana Toraja) terpampang di area Parkir Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, di Maros, Sulsel,...
 

Pertama Kali Terjun di Dunia Modeling, Striker MSS Sulsel Lolos Audisi Indonesia Stars Ethnic 2017

fajaronine.co.id, SIDRAP -- Siapa yang tak kenal Aan Wahyu Junaedy, striker Klub MSS Sulsel. Remaja asal Sidrap yang akan memperkuat MSS Sulsel di...
 

Kicau Burung jadi Magnet Baru Wisata Toraja

fajaronline.co.id, MAKALE -- Ramaikan Toraya Maelo dalam even Lovely December 2017, panitia menggelar Toraya Maelo National Event Show...
 

259 Pelanggan Setia Daihatsu Nonton Bareng di XXI

fajaronline.co.id, MAKASSAR - Selalu saja ada kejutan dari Astra Daihatsu Makassar. Daihatsu kembali memboyong pelanggan setianya nonton bareng di...
 

Dua Rumah di Bone Jadi Arang

fajaronline.co.id, BONE -- Si jago merah kembali beraksi di Bumi Arung Palakka, Minggu (17/12/2017). Tepatnya di Kelurahan Pompanua, Kecamatan...
 

2017, Ini Dia Penghargaan yang Diperoleh Bupati Sidrap

fajaronline.co.id, Sidrap -- Penghargaan demi penghargaan terus diraih Bupati Sidrap H Rusdi Masse (RMS) atas prestasinya membangun Kabupaten Sidrap....
 

Peringati Hari Infanteri, 620 Prajurit Jalan Kaki 310 Km dari Bone ke Makassar

fajaronline.co.id, WATAMPONE -- Sebanyak 620 prajurit TNI mengikuti gerak jalan peleton beranting (Tonting) Yudha Wastu Pramuka Jaya tahun 2017....
 

Di Car Free Day Sudirman, Warga Antusias Daftar Diri Ikut Gerak Bersama Prof Andalan

fajaronline.co.id, MAKASSAR – Antusiasme masyarakat untuk mengikuti kegiatan Bergerak Bersama Prof Andalan sangat luar biasa. Hal itu terlihat...
 

Iming-iming Cepat Kaya, Dukun Palsu Kantongi Rp1,6 Miliar

fajaronline.co.id, BONE -- Masih ada saja warga yang tergiur "kaya" mendadak. Meski sebelumnya sudah ada kasus penipuan Dimas Kanjeng menghebohkan,...
 

Korem 142 Tataq Peringkat III Nasional Sergap

fajaronline.co.id, MAMUJU -- Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam menjaga penyerapan gabah yang ada di tingkat petani dan menjaga...
 

Dimabuk Cinta, Siswa Ingin Nikahi Ibu Gurunya, Direstui Orangtua, Eh Malah Diselidiki Polisi

FAJARONLINE.CO.ID, OKLAHOMA—Cinta itu memang buta. Seorang pelajar di Davis High School, Oklahoma, Amerika Serikat lagi-lagi membuktikan hal...

Load More