Fajar

  Breaking News

Membedah UU Ormas anti-Pancasila

M. RIDWAN RADIEF Staf Kemasyarakatan Bagian Pendafataran Ormas Bakesbang Gowa
Opini - 17 Juli 2017, 09:30:24

Kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat mutlak merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan Warga Negara Indonesia yang berdaulat.

Dalam perspektif demokrasi, HAM dan keinginan berdaulat secara kolektif tidak dapat dikatakan sebagai hadiah negara kepada rakyatnya, melainkan hak yang melekat sejak manusia lahir di bumi pertiwi Indonesia.

Dalam perjalanan bangsa, kedaulatan itu kemudian berkembang dan dikonsepsikan sebagai kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang–Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pada titik ini, UUD 1945 mempertegas bahwa konsep kedaulatan tidak berada pada ruang yang hampa norma. Hak asasi dan kedaulatan tidak dilaksanakan secara barbar. UUD 1945 dan Pancasila adalah hakim dari perkara kedaulatan dan hak asasi yang binal.

Atas nama kedaulatan dan hak kebebasan berkumpul, setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara.

Rekonstruksi Peran Ormas
Sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diterbitkan, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 pernah mengalami perubahan beberapa pasal atas putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan putusan MK atas uji materi Undang–undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Nomor 82/PUU-XI/2013 tanggal 23 Desember 2014, dan putusan nomor 3/PUU-XII/2014 tanggal 23 Desember 2014, dari 13 pasal dan 16 ayat yang diajukan gugatan, pasal dan ayat yang dikabulkan gugatannya oleh MK adalah pasal 8, pasal 16 ayat (3), pasal 17, pasal 18, pasal 23, pasal 24,pasal 25, pasal 34, pasal 40 ayat (1), dan pasal 59 ayat(1) huruf a.

Tiga tahun Undang–undang ini berjalan pasca penetapan MK, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan kembali didesak dilakukan perubahan, dengan alasan belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif.

Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 telah menandatangani Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Perppu ini berbunyi bahwa ormas dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Tidak itu saja, ormas yang melakukan tidakan permusuhan terhadap SARA, penistaan agama, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum bagian dari poin yang diatur dalam Perppu ini.

Perppu ini menjadi ultimatum betapa tegasnya pemerintah dan kuatnya keinginan menjaga keutuhan NKRI. Perppu ini tidak semata–mata demi menjaga kebinekaan Indonesia, tetapi juga untuk menyeret ormas ke rel yang benar. Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang–undangan. Ikut berperan positif dalam pembangunan bangsa dan negara.

Meski demikian, kebijakan ini tidak diapreasi sepenuhnya masyarakat. Khawatir ketika Perppu ini menjadi pintu masuk pemerintahan yang otoriter, yang mengebiri kebebasan berekspresi warga negara. Yang mempersempit ruang gerak ormas. Yang kemudian akan memberangus ormas yang tidak pro terhadap kebijakan pemerintah. Dan pada akhirnya pemerintah tidak hanya membubarkan ormas anti-Pancasila, juga ormas yang antipemerintah. Betapa tidak, negara lebih leluasa memonopoli kegiatan masyarakat. Dan bukan tidak mungkin, sekarang ini tampak jelas negara cenderung mengatur masyarakat dari pada melayani.

Nah, bagaimana kemudian dengan ormas yang secara kelembagaan berafiliasi dengan partai politik? Bagaimana dengan ormas yang melakukan persekusi ? Apakah mereka bukan bagian dari ormas anti- Pancasila? Sehingga mereka dengan bebas begitu saja? Kita berharap pemerintah tidak tebang pilih. Ormas yang menjadi kaki tangan politik juga dapat dibubarkan sesuai mekanisme perturan perundang–undangan yang berlaku.

Mekanisme Pembubaran Ormas
Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pemberian sanksi kepada ormas yang melanggar peraturan perundang–undangan dikenakan sanksi administratif 3 (tiga) kali peringatan tertulis dan berlaku 30 (tiga puluh) hari setiap peringatan. Jika peringatan tertulis masih juga diabaikan, maka diberikan sanksi penghentian bantuan dan/atau hibah serta penghentian sementara kegiatan. Dalam UU ini, ormas yang tidak mematuhi sanksi, pemerintah mencabut status badan hukum setelah adanya putusan pengadilan. Ada mekanisme yang cukup panjang serta upaya persuasif pemerintah kepada ormas.

Namun, sejak 10 Juli 2017, pemerintah melalui (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 memangkas habis mekanisme pembubaran ormas jauh lebih cepat dibandingkan UU sebelumnya. Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud, terdiri dari peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud, diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Menteri (Mendagri) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM sesuai kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Jika ormas masih juga mengabaikan sanksi penghentian kegiatan, pemerintah melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum tanpa proses pengadilan, sekaligus diyatakan bubar berdasarkan Perppu ini.

Penulis berharap, melalui Perppu ini, ormas menjadi tiang penyanggah kebinekaan bangsa Indonesia dan motor penggerak optimisme anak negeri. (*)

Author : rika

Download Aplikasi Android dan IOS Fajaronline

 


Tags



Berita Lainnya

🔀Berita Terkini
 

Separatis Papua Makin Sadis, Tembaki Warga Sipil dan Buang Tentara ke Jurang

fajaronline.co.id -- Cerita miris seputar aksi Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) masih terus mengemuka di tanah Papua....
 

S2 IPS UNM Studi Lapang ke Londa dan Lolai Tator

fajaronline.co.id -- Selama tiga hari 15-17 Desember 2017, mahasiswa S2 IPS PPs-UNM melakukan studi lapang ke Tana Toraja dan Toraja...
 

Hadir di Silaturahmi FLP Se-Sulsel, Begini Harapan Wawali Makassar

fajaronline.co.id, MAKASSAR -- Wakil Wali Kota Makassar, Dr Syamsu Rizal MI, menghadiri silaturahmi keluarga besar Forum Lingkar Pena (FLP)...
 

Ajakan Prof Amran CS Dukung Calon Tertentu Atas Nama Gurubesar Dinilai Mencederai Nilai-Nilai...

fajaronline.co.id, MAKASSAR--- Professor itu merupakan jabatan guru besar yang menandakan seseorang telah menempati ‘maqom’ terhormat di...
 

Panwaslu Lutra Ajarkan Pemilih Pemula Soal Aturan Pemilu

fajaronline.co.id -- Panwaslu Luwu Utara mengumpul pemilih pemula di Hotel Remaja, Minggu 17 Desember. Pemilih pemula sebanyak 80 orang ini berasal...
 

Cagub Andalan Profesor Ini Canangkan Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal

fajaronline.co.id, Makassar -- Salah satu bakal calon Gubernur Sulsel, Nurdin Halid menilai sistem pendidikan yang selama ini diterapkan di...
 

Alumni SMP Frater Thamrin Sumbang Natura ke Panti Asuhan

fajaronline.co.id, MAKASSAR -- Dalam rangka momen jelang pergantian tahun, sebanyak 30an alumni SMP Frater Thamrin angkatan 1995, menggelar bakti...
 

PKS Lutim konsolidasi Menangkan Prof Andalan

fajaronline.co.id, Malili- Ketua DPD Partai PKS Kabupaten Luwu Timur (Lutim) KH. Suardi Ismail mengajak seluruh kader PKS di Lutim bergerak...
 

Bro Rivai Sebut Pemimpin Zaman Now Harus Bervisi Maritim

fajaronline.co.id, MAKASSAR -- Potensi maritim Sulsel teramat besar dan selama ini kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah....
 

Sering Tergenang Air, Warga Keluhkan Jalan Berdebu

fajaronline.co.id -- Pekerjaan drinase dan pedistrian Jalan Andi Tadda dengan Jl.Dg Mappuji, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota...
 

Temui Airlangga Hartarto, VDB Sampaikan Ini

fajaronline.co.id, MAKALE -- Bersama ketua harian DPP Golkar Nurdin Halid, Victor Datuan Batara (VDB) ketua DPD II Golkar Tana Toraja...
 

25 Ribu Warga Padati Taman Pakui Sayang

fajaronline.co.id, MAKASSAR - Taman Pakui Sayang Kantor Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan, Minggu (17/12/2017) dipadati...
 

Gubernur Sulsel Dianugerahi Gelar CPS Kehormatan

fajaronline.co.id, MAKASSAR -- Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo kembali mendapat penghargaan kehormatan. Kali ini, ia dianugerahi gelar...
 

FOTO: AP I Siapkan Posko Terpadu Angkutan Natal dan Tahun Baru Bagi Pemudik

PT Angkasa Pura I Bekerjasama dengan tim keamanan TNI AU menyiapkan posko Terpadu Angkutan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 bagi para...
 

FOTO: Ada Miniatur Rumah Tongkonan di Bandara Sultan Hasanuddin

Miniatur rumah Tongkonan (Rumah Adat Tana Toraja) terpampang di area Parkir Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, di Maros, Sulsel,...
 

Pertama Kali Terjun di Dunia Modeling, Striker MSS Sulsel Lolos Audisi Indonesia Stars Ethnic 2017

fajaronine.co.id, SIDRAP -- Siapa yang tak kenal Aan Wahyu Junaedy, striker Klub MSS Sulsel. Remaja asal Sidrap yang akan memperkuat MSS Sulsel di...
 

Kicau Burung jadi Magnet Baru Wisata Toraja

fajaronline.co.id, MAKALE -- Ramaikan Toraya Maelo dalam even Lovely December 2017, panitia menggelar Toraya Maelo National Event Show...
 

259 Pelanggan Setia Daihatsu Nonton Bareng di XXI

fajaronline.co.id, MAKASSAR - Selalu saja ada kejutan dari Astra Daihatsu Makassar. Daihatsu kembali memboyong pelanggan setianya nonton bareng di...
 

Dua Rumah di Bone Jadi Arang

fajaronline.co.id, BONE -- Si jago merah kembali beraksi di Bumi Arung Palakka, Minggu (17/12/2017). Tepatnya di Kelurahan Pompanua, Kecamatan...
 

2017, Ini Dia Penghargaan yang Diperoleh Bupati Sidrap

fajaronline.co.id, Sidrap -- Penghargaan demi penghargaan terus diraih Bupati Sidrap H Rusdi Masse (RMS) atas prestasinya membangun Kabupaten Sidrap....
 

Peringati Hari Infanteri, 620 Prajurit Jalan Kaki 310 Km dari Bone ke Makassar

fajaronline.co.id, WATAMPONE -- Sebanyak 620 prajurit TNI mengikuti gerak jalan peleton beranting (Tonting) Yudha Wastu Pramuka Jaya tahun 2017....
 

Di Car Free Day Sudirman, Warga Antusias Daftar Diri Ikut Gerak Bersama Prof Andalan

fajaronline.co.id, MAKASSAR – Antusiasme masyarakat untuk mengikuti kegiatan Bergerak Bersama Prof Andalan sangat luar biasa. Hal itu terlihat...
 

Iming-iming Cepat Kaya, Dukun Palsu Kantongi Rp1,6 Miliar

fajaronline.co.id, BONE -- Masih ada saja warga yang tergiur "kaya" mendadak. Meski sebelumnya sudah ada kasus penipuan Dimas Kanjeng menghebohkan,...
 

Korem 142 Tataq Peringkat III Nasional Sergap

fajaronline.co.id, MAMUJU -- Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam menjaga penyerapan gabah yang ada di tingkat petani dan menjaga...
 

Dimabuk Cinta, Siswa Ingin Nikahi Ibu Gurunya, Direstui Orangtua, Eh Malah Diselidiki Polisi

FAJARONLINE.CO.ID, OKLAHOMA—Cinta itu memang buta. Seorang pelajar di Davis High School, Oklahoma, Amerika Serikat lagi-lagi membuktikan hal...

Load More