Fajar

  Breaking News

Perppu Pembubaran Ormas dan Negara Kekuasaan

Mustajab Al-Musthafa Analis Politik LP3S
Opini - 13 Juli 2017, 10:25:38

Pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Pembubaran Ormas).

Perppu merupakan kewenangan proregatif presiden yang dikeluarkan berdasarkan penilaian subjektifnya, terhadap keadaan negara yang dianggapnya genting dan peraturan yang ada dianggapnya tidak memadai untuk mengatasinya. Perppu itu membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, khususnya pada poin-poin yang diatur dalam Perppu tersebut.

Potensi penolakan dari DPR sangatlah minim mengingat mayoritas anggotanya merupakan pendukung pemerintah. Jika pun ditolak, maka prosedur pembatalannya juga panjang.

Sementara pihak juga menilai negara telah mengarah kepada negara kekuasaan, meninggalkan prinsip negara hukum dengan mengabaikan proses hukum yang telah digariskan undang-undang, dalam menyikapi beberapa perkara terakhir ini termasuk terkait Ormas yang dianggap anti-Pancasila. Pilihan pembuatan Perppu dengan mengabaikan UU Ormas bisa dimaknai sebagai tindakan yang “dipaksakan” untuk kepentingan penguasa, sekalipun itu sah secara konstitusional.

Terpepas dari legaslitas Perppu tersebut, yang menarik dicermati adalah masalah Pancasila yang menjadi sentra pembahasan di dalamnya. Tak bisa dipungkiri latar belakang dari Perppu itu adalah kondisi politik yang terjadi hampir setahun terakhir di ibu kota. Ya, terkait Pilkada DKI yang kemudian diliputi isu politik identitas, SARA, dan kasus penodaan agama. Aksi-aksi massa yang dilakukan kalangan umat Islam terkait kasus penodaan agama, kemudian ada yang memaknainya sebagai aksi intoleran dan antikebinekaan. Klaim sebagai paling toleran dan berbineka pun muncul, bahkan kemenangan salah satu pasangan calon pun ada yang memaknainya sebagai kemenangan kaum radikal.

Tidak berhenti di situ, isu anti-Pancasila pun kemudian diembuskan yang berujung pada pengumuman pembubaran sebuah ormas yang dianggap oleh penguasa sebagai anti-Pancasila. Tentu ormas tersebut menolak sikap pemerintah tersebut dan juga mengklaim aktivitas dan pemikiran yang diembannya tidak bertentangan dengan Pancasila. Terlebih pengumuman itu tidak mengikuti proses yang telah digariskan dalam UU Ormas. Olehnya itu, seharusnya lebih tepat jika pemerintah menempuh jalur hukum sesuai UU Ormas daripada membuat Perppu. Akan tetapi nyatanya, pilihan pemerintah adalah membuat Perppu.

Permasalahannya adalah, Perppu itu akan berpotensi digunakan sebagai alat hukum untuk memberangus lawan politik pemerintah dengan tuduhan anti-Pancasila, daripada sebagai sebuah penegakan hukum yang benar-benar untuk kemaslahatan negara. Pasalnya, klaim sebagai pihak yang pancasilais dan paling Indonesia yang disosialisasikan dengan hastag “Aku Pancasila” dan “Aku Indonesia”, bisa dimaknai sebagai pesan kepada pihak lain yang merupakan lawan politiknya sebagai “Tidak Pancasilais” dan “Tidak Cinta Indonesia”. Pernyataan itu juga secara bahasa semakna dengan “Aku adalah Hukum”. Artinya dengan asosiasi diri seperti itu ia berada pada posisi “bebas” dan “di atas” atau “Ia adalah hukum itu sendiri”. Maknanya adalah, apapun kebijakan yang diambilnya adalah benar secara hukum, berkesesuaian dengan Pancasila. Jika demikian, maka di sinilah letak bahayanya dan negara benar-benar menuju sebagai negara kekuasaan.

Perppu Ormas itu sendiri berpotensi melahirkan konflik horizontal di tengah masyarakat, jika pemerintah dan aparatur penegak hukum terus mengabaikan hukum dan penegakannya secara adil dan konsisten. Pasalnya, ada pihak tertentu dari kalangan sipil yang berbentuk ormas juga yang senantiasa berpakaian “ala militer” cenderung melakukan tindakan layaknya aparatur penegak hukum, yang dengan bebasnya—karena terjadi pembiaran bahkan seolah didukung oleh aparat keamanan—menentukan suatu kegiatan boleh atau tidak diselenggarakan. Ini juga sebuah anomali di negara hukum, yang punya hukum dan aparatur penegak hukum yang dibuat dan digaji dengan anggaran negara.

Perppu Ormas ini juga bisa mengarah pada penggunaan Pancasila sebagai tameng politik, sebagaimana ada masa pada era orde lama dan orde baru digunakan sebagai senjata politik menghantam lawan politik penguasa. Klaim-klaim sebagai pihak yang “Pancasilais” akan terus terjadi dan menimbulkan ketegangan bahkan konflik. Hal ini karena penafsiran terhadap hal-hal yang dianggap berkesesuaian dengan Pancasila sangatlah fleksibel. Tak ada tafsir tunggal di mana konstitusi dan perundang-undangan sendiri—yang merupakan turunan Pancasila sebagai panduan bernegara—juga bersifat fleksibel (tidak menentu) yang dibuktikan melalui amendemen konstitusi yang telah berulang kali dan revisi pelbagai perundangan-undangan yang terus terjadi. Bahkan Perppu itu menunjukkan fleksibilitas hukum itu sendiri.

Namun tentu kita berharap bahwa Perppu Pembubaran Ormas itu lahir dalam kerangka penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga negara tetap dalam kondisi sebagai negara hukum. Bukan sebagai alat politik yang menggunakan instrumen hukum untuk sebuah kepentingan politik, dengan mengatasnamakan Pancasila dan kedaruratan negara, yang berarti penguasa telah membawa negara menjadi negara kekuasaan. Semua itu terpulang kepada penguasa dengan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaannya. Kredibitas penegakannya sangat dipengaruhi oleh profesionalitas penegak hukum dalam menjalankan tugas di atas prinsip kepentingan negara, bukan di atas kepentingan penguasa dan kekuasaan semata. [mm]

Author : rika

Download Aplikasi Android dan IOS Fajaronline

 


Tags



Berita Lainnya

🔀Berita Terkini
 

Begini Nasib Karyawan Pertamina dan PGN Jika Holding BUMN Migas Dibentuk

fajaronline.co.id -- Menteri BUMN Rini Soemarno akan segera membentuk holding BUMN minyak dan gas (migas) yang direncanakan terwujud pada Triwulan...
 

Tim Kuasa Hukum Novanto Keberatan dengan Video yang Dibawa KPK, Ini Alasannya...

fajaronline.co.id -- Rekaman persidangan terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong diputar dalan sidang praperadilan...
 

Tabrak Pembatas Jalan dan Kendaraan Lain di Tol Cikampek, Pengemudi Avanza Jadi Tersangka

fajaronline.co.id -- Arisyanto pengemudi mobil Toyota Avanza yang menabrak pembatas jalan dan mobil lainnya di dalam Tol Cikampek terancam terkena...
 

Beraksi Sendiri, Bom di Badan Peneror Meledak

fajaronline.co.id -- Seorang pria berhasil ditahan oleh aparat kepolisian setempat. Hal itu terjadi tak berapa lama setelah percobaan serangan teror...
 

Indonesia Harus Kirim Pasukan ke Palestina

fajaronline.co.id -- Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan Indonesia sudah selayaknya mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina, menyusul klaim...
 

Diisukan Maju di Pilpres 2019, Cak Imin: Nanti Kita Ciptakan Kejutan

fajaronline.co.id -- Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memprediksi pemberitaan pada 2018 akan didominasi pertarungan...
 

Bentrokan di Mana-mana, Demonstran Bakar Bendera Israel dan AS

fajaronline.co.id -- Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal Yerusalem benar-benar membakar kawasan Timur Tengah. Sejak pekan lalu,...
 

Siap-siap, Angkutan Ngetem Bukan Pada Tempatnya Akan Ditindak

fajaronline.co.id -- Tanda dilarang berhenti di kawasan Jalan Wonokromo depan Pasar Wonokromo tampaknya belum bisa dipatuhi secara menyeluruh oleh...
 

Pakai Uang Nasabah, Pegawai Bank Divonis Satu Tahun Penjara

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Pegawai Bank BPR Sulawesi Mandiri, Riskiansyah dijatuhkan vonis satu tahun hukaman penjara, Senin, 11...
 

ASK dan Anwar Sadat Bepotensi Dampingi DBR, Bahkan Bisa Kalahkan Pammase

fajaronline.co.id, WAJO -- Penentuan pasangan Kadiskes Wajo dr Baso Rahmanuddin (DBR) telah mengerucut. Nama Wakil Bupati Wajo Andi Syahrir Kube...
 

Foto: Titi Kamila, Duta Humas Pemkot Makassar

Tita Kamila berhasil menyabet gelar Duta Humas Pemkot Makassar 2017, yang digelar di Hotel Gammara, Jalan Metro Tanjung Bunga, Senin (11/12/2017)....
 

Lomba Katinting, Ajak Warga Jaga Laut

fajaronline.co.id, MAMUJU -- Puluhan nelayan mengukuti Lomba Balap Katinting yang diselenggarakan TNI AL di Pangkalan TNI AL (Lanal) Mamuju, Senin...
 

Kebutuhan Gas Elpiji 3 Kg Meningkat di Wajo

fajaronline.co.id, WAJO -- Kebutuhan gas elpiji 3 kg di Kabupaten Wajo meningkat. Penggunaan gas oleh petani menjadi penyebabnya. Ketua Tim...
 

Hebat... Bupati Selayar Serahkan Buku Tabungan BPD ke Masyarakat, Segini Isinya

fajaronline.co.id, SELAYAR - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tengah merealisisikan janji politiknya saat kampanye lalu. Salah satunya dengan...
 

Bahas Pilwalkot, PKS Sulsel Temui Appi

fajaronline.co.id, MAKASSAR -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membahas ulang di Pilwalkot Makassar 2018. Pembahasan ulang pasca Moh Ramdhan...
 

Foto: 10 Dubes Humas Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto memberikan sambutan pada Malam Final Pemilihan Duta Humas Pemkot Makassar 2017, di Hotel Gammara, Jalan Metro...
 

Mantan Presiden BEM STIMIK Digadang Pimpin PB HMI

fajaronline.co.id, MAKASSAR--Mantan Presiden Badan eksekutif Mahasiswa (BEM) STIMIK Dipanegara, yang juga mantan Sekretaris Umum HMI cabang Makassar...
 

Jelang Natal, Kapolres Luwu Cek Stok Beras

fajaronline.co.id, LUWU -- Memastikan persediaan stok beras jelang Natal dan tahun baru, Kapolres Luwu AKBP Dwi Santoso melakukan pengecekan stok...
 

Ingin Pantai Sumpang Mirip Losari, Pemkab Siapkan Anggaran Sebesar Ini

fajaronline.co.id, BARRU -- Tanggul pantai Lempomajang, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru kian hancur. Sejumlah titik tanggul jebol....
 

Imam Subekti Resmi Pimpin FPTI Sulsel

fajaronline.co.id, MAKASSAR - Imam Subekti, kini sudah resmi memimpin Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Sulsel. Pria pengusaha ini telah...
 

Ini Jumlah Dukungan IYL - Cakka Di Makassar

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Besok 12 Desember Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan proses Verifikasi faktual berkas dukungan...
 

Anniversary, Barcode Bakal Dihentak Dua Dj Ternama

fajaronline.co.id, MAKASSAR -- Dua Disc Jockey (DJ) ternama tanah air bakal tampil menyemarakkan Anniversary II Barcode Bar & Kitchen, Selasa...
 

Hentikan Mobil Dinas Kapolda, Bripka Isnal Diganjar Penghargaan

fajaronline.co.id, MAKASSAR -- Ikhlas bekerja dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, dua personel kepolisian. Bripka Isnal Arby dan Bripka...
 

Muaythai Sulsel Siap Boyong 17 Petarung ke Bogor

fajaronline.co.id, MAKASSAR - Pengurus Muaythai Sulsel, siap memboyong 17 atlet andalannya untuk bertanding di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Muaythai...
 

PT LIB Tetapkan Liga 1 Bergulir 24 Februari

fajaronline.co.id, MAKASSAR -- PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi Liga 1 menetapkan jadwal Liga 1 akan bergulir 24 Februari...

Load More