Fajar

  Breaking News

19 Tahun Era Reformasi

FADLI ANDI NATSIF Penulis Buku Prahara Trisakti dan Semanggi serta Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
Opini - 17 Mei 2017, 10:10:01

Mei tahun ini, genap 19 tahun Indonesia menikmati era reformasi. Terhitung sejak 21 Mei, sembilan belas tahun lalu rezim orde baru (orba) di bawah kepemimpinan Soeharto tumbang, karena dipaksa mundur gelombang demonstrasi yang dimotori mahasiswa. Tulisan ini bermaksud melakukan refleksi yang dapat menjadi bahan pelajaran bagi pemerintahan di era reformasi.

Pada umumnya dipahami sistem pemerintahan yang demokratis harus menjadikan rakyat sebagai tolok ukur dalam menjalankan roda pemerintahan. Dikatakan demokratis kalau rakyat yang selalu menjadi perhatian. Sebaliknya jika pemerintahan tidak memerhatikan kepentingan rakyat dikatakan tidak demokratis. Malah selain disebut tidak demokratis juga digelar otoriter.

Penjabaran sistem pemerintahan yang demokratis harus ditindaklanjuti melalui instrumen hukum sebagai standar kontrol bagi pemerintahan di sebuah negara. Sistem demokrasi apapun yang digunakan harus ada aturan formal yang dapat dijadikan pedoman penyelenggaraan sebuah pemerintahan. Tentu hukum itu harus sesuai dengan substansi demokrasi yang ideal. Tidak hanya mencerminkan demokrasi prosedural.

Demokrasi seperti ini hanya cenderung diterapkan pada negara yang pemerintahannya berorientasi pada kekuasaan semata. Hukum hanya dijadikan sebagai alat legitimasi untuk melanggengkan kekuasaan. Hakikat kekuasaan yang sebenarnya untuk dijadikan sarana mewujudkan kemaslahatan masyarakat dinafikan demi untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroninya.

Kondisi pemerintahan yang hanya mementingkan kekuasaan, tampak pada negara Indonesia selama rezim Soeharto yang berkuasa kurang lebih 32 tahun. Meskipun tidak dapat dipungkiri pembangunan (secara fisik) sangat berkembang. Akan tetapi aspek pemerataan terhadap hasil pembangunan hanya dinikmati sekelompok orang yang dekat dengan kekuasaan. Hal ini ditandai lahirnya kelompok kecil konglomerat yang menguasai hampir sebagian besar usaha-usaha ekonomi.
Akibatnya, tidak ada keseimbangan malah kesenjangan antara kalangan orang kaya dengan miskin. Dampak lebih besar terjadinya multi-krisis, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto semakin jauh dari harapan. Akhirnya segala kebijakan hukum produk pemerintahan orba tidak mendapat respons masyarakat, karena hanya menguntungkan penguasa. Kebijakan hukum yang dibuat menumbuhkembangkan pola korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Juga, pengelolaan pemerintahan cenderung tidak sesuai substansi demokrasi, tetapi hanya menjadi “seolah-olah” demokratis dengan dibuat pranata demokrasi secara pro-forma. Akses masyarakat untuk ambil bagian dalam pemerintahan ditutup demi stabilitas pembangunan ekonomi. Pada akhirnya banyak terjadi pelanggaran HAM. Masyarakat yang kritis dianggap “musuh” sehingga harus disingkirkan dengan menggunakan hukum yang represif.

Dapat dikatakan hukum dalam era pemerintahan orba hanya dijadikan instrumen yang berorientasi semata untuk kepentingan penguasa. Mengutip pendapat Max Weber, bentuk hukum seperti ini hanya berdasarkan rasionalitas formal (formal rationality). Kecenderungan bentuk hukum seperti ini sebagai formality the “rematerialization” of the law. Bentuk rasionalitas formal hukum dianggap sebagai ancaman nilai-nilai sosial yang penting dalam masyarakat. Oleh karena bentuk hukum hanya menyandarkan diri pada sejumlah ahli hukum, sehingga peran negara yang dominan mendapat jastifikasi para ahli hukum demi kepentingan penguasa bukan masyarakat.

***

Telah umum diketahui dalam era reformasi, Indonesia mengalami banyak perubahan terutama di bidang hukum termasuk pemerintahan. Kalau zaman orba cenderung hukum dijadikan sebagai sarana mempertahankan status quo. Hukum dijadikan sebagai legitimasi pemerintah mempertahankan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dengan langgengnya kekuasaan Soeharto ketika itu, dengan dasar dimungkinkan oleh konstitusi UUD 1945 (sebelum amandemen).

Ciri hukum Indonesia era orba sama seperti yang disebut Nonet dan Selznick dalam bukunya “Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi (1978)” sebagai hukum yang represif, karena instrumen hukum pada masa itu lebih diorientasikan untuk mengabdi pada kepentingan penguasa dan kroni-kroninya. Ini ditandai instrumen hukum di bidang pembangunan ekonomi hanya dinikmati kelompok konglomerat yang dekat keluarga cendana (Presiden Soeharto).

Kondisi ini sangat menumbuhkembangkan perilaku KKN. Untuk mempertahankan rezim ini, maka pendekatan stabilitas (security approuch) menjadi prasyarat yang niscaya dilakukan. Setiap warga yang melakukan kritik selalu diadang ketentuan hukum tentang subversif. Dampaknya sistem demokrasi yang dikembangkan sangat otoriter dan membungkam HAM.

Sebagaimana hukum sejarah kekuasaan suatu saat akan berbalik dan digulingkan sebuah perubahan dalam masyarakat. Hal itu pula yang terjadi di Indonesia tahun 1998. Akhirnya gejolak masyarakat tidak dapat dibendung karena terjadi krisis terhadap tatanan hukum yang represif. Masyarakat yang dimotori mahasiswa di seluruh Indonesia melakukan demonstrasi menuntut perubahan ke arah yang lebih baik.

Perubahan pemerintahan yang bersih dari perilaku KKN dan tatanan hukum yang demokratis, yaitu hukum yang merespons kepentingan masyarakat atau yang melindungi dan menghargai HAM. ***

Author : rika


Download Aplikasi Android dan IOS Fajaronline

 


Tags



Berita Lainnya

🔀Berita Terkini
 

Munas Tarjih Pertama di Sulsel, Muhammadiyah Bahas Hoaks dan Fikih Anak

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas)...
 

Visi-Misi Punggawa Macakka Lengkap, Perbaikannya hanya Susunan Format KPU

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka) memastikan visi-misinya...
 

Kembali Tahan Warga Palestina, Total 6.500 Orang Telah Dipenjarakan Israel

FAJARONLINE.CO.ID -- Tentara Israel menahan 19 warga Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat, Kamis (18/1/2018). Militer Israel...
 

Perkosa Nenek 90 Tahun, Pemuda Dipenjara 30 Tahun

FAJARONLINE.CO.ID, CHAMPAIGN—Seorang pemuda berusia 24 tahun, Dontrell Netter divonis penjara 30 tahun oleh pengadilan di Illinois, Amerika...
 

Bawaslu Sulsel Ikut Awasi Pelaksanaan Coklit KPU

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan menggelar bimbingan teknis (Bimtek) kepada Panitia Pengawas Lapangan...
 

Pakai Kapak dan Molotov, Remaja Serang Sekolah dan Lukai Tujuh Orang

FAJARONLINE.CO.ID, BURYATIA—Remaja bernama Anton Bichivin yang berusia 15 tahun menyerang sekolah di Sosnovy Bor, Buryatia, Siberia....
 

Mantan Pemain Real Madrid Pilih Merumput di Indonesia Karena Mayoritas Muslim

FAJARONLINE.CO.ID -- Borneo FC akhirnya secara resmi mengikat eks pemain Real Madrid, Julien Faubert selama semusim. Faubert sendiri...
 

Sarifuddin Klaim DPD Hanura Sulsel Dukung Hasil Munaslub, Affandy: Kami Solid ke OSO

FAJARONLINE.CO.ID, JAKARTA -- Kekompakan dan loyalitas DPD dan DPC sangat menentukan dalam menyikapi konflik internal yang menerpa Partai...
 

Beasiswa PIP Dipotong di Enrekang, Begini Klarifikasinya

FAJARONLINE.CO.ID, ENREKANG -- Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) juga sudah menyentuh berbagai wilayah di Kabupaten Enrekang. Sayangnya,...
 

Soal Periksa Ijazah Kandidat, Kalau Bersih Kenapa Mesti Takut...

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Limitasi persyaratan ijazah SMA bagi kandidat di Pilkada, khususnya di Pilgub Sulsel terus mendapat sorotan. KPU...
 

BPN Lutra Blokir Rekening Warga Senilai Rp700 Juta, Ada Apa...

FAJARONLINE.CO.ID, MASAMBA -- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu Utara saat ini telah melakukan proses ganti rugi lahan kepada warga...
 

DPRD Luwu Belajar Keuangan di Gowa

FAJARONLINE.CO.ID, GOWA -- Anggota DPRD Kabupaten Luwu melaksanakan studi banding terkait Ranperda Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Gowa, Jumat, 19...
 

Komisi IV: Ada Permainan Mafia di Balik Kebijakan Impor Beras

FAJARONLINE.CO.ID, JAKARTA -- Komisi IV DPR RI masih mempertanyakan keputusan pemerintah melakukan kebijakan impor beras. Anggota Komisi IV DPR...
 

Bawaslu Sulsel Perkenalkan Jenis Pelanggaran Berkategori Terstruktur, Sistematis, dan Masif

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel menyosialisasikan tata cara penanganan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan...
 

Pemerintah Pusat Bakal Impor Beras, Takalar Malah Bagikan 20 Ton Beras Gratis

FAJARONLINE.CO.ID, TAKALAR -- Jika pemerintah pusat ketakutan kehabisan stok beras hingga membuat kebijakan impor beras, tidak demikian di...
 

Unit Diklat PLN Belajar Media Relation di Redaksi FAJAR

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Unit Diklat (Udiklat) PLN Makassar bertandang ke Redaksi Harian FAJAR Makassar, Jumat, 19 Januari. Tujuannya,...
 

Astaga... Dalam Setahun, 950 Pasangan Nikah Siri di Bone

FAJARONLINE.CO.ID, BONE -- Kasus pernikahan siri di Kabupaten Bone terbilang tinggi. Selama setahun, ada 950 pasangan dikategorikan menikah...
 

Subhanallah... Polisi di Enrekang Jago Mengaji, Tausiyah Rutin Dua Kali Sepekan

FAJARONLINE.CO.ID, ENREKANG -- Polisi tidaklah identik dengan wajah yang garang dan sangat menakutkan. Buktinya, mereka juga masih bisa...
 

Leganes Ingin Balas Madrid di Bernabeu

FAJARONLINE.CO.ID, LEGANES—Kalah 0-1 dari Real Madrid di leg pertama babak delapan besar Copa del Rey tak membuat Leganes menyerah. Mereka siap...
 

Ratusan Legislator Berjuang Menangkan NH-Aziz Hingga Titik Darah Terakhir

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Peta kekuatan pasangan calon pada Pemilihan Gubernur Sulsel 2018 mulai terbaca. Dari empat kandidat, pasangan...
 

Mahasiswa FKIP UIM Pelatihan Guru Bahasa Inggris

FAJARONLINE.CO.ID -- Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris atau Association Of English Education Students (ASEEt) Fakultas Keguruan...
 

Kritik Kepolisian Soal Kasus Novel, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dipanggil Polisi

FAJARONLINE.CO.ID -- Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, tiba-tiba mendapat surat panggilan dari aparat...
 

Hati-hati... Penipu Manfaatkan Mutasi Pejabat untuk Beraksi, di Maros Nyaris Ada Korban

FAJARONLINE.CO.ID, MAROS -- Nama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Maros, Muhammad Alwi, dicatut oleh oknum kat bertanggung jawab. Kasus...
 

Kubu OSO Siapkan Sanksi PAW Legislator Pendukung Munaslub

FAJARONLINE.CO.ID, JAKARTA -- Kubu Oesman Sapta Odang (OSO) siap memberi sanksi kader yang secara terang-terangan mendukung dan hadir pada musyawarah...
 

Dituduh Jual Kantor Desa, Kades di Mamuju Laporkan Warganya ke Polisi

FAJARONLINE.CO.ID, MAMUJU -- Saat ini merupakan era digital, di mana mayoritas masyarakat kerap memublikasikan kegiatan atau informasi melalui media...

Load More